Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mengapresiasi langkah hilirisasi ayam potong yang dinilai sejalan dengan potensi besar Lampung sebagai salah satu sentra produksi ayam nasional.
Lampung (Netizenku.com): Menurut Mikdar, kebijakan hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah daerah.
Selama ini, produksi ayam di Lampung masih didominasi pengiriman ayam hidup ke luar daerah, khususnya Pulau Jawa, akibat keterbatasan fasilitas pengolahan dan Rumah Potong Ayam (RPA) modern.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Lampung ini penghasil ayam potong yang sangat besar. Data tahun 2025 saja, sekitar 15-16 juta ekor ayam hidup per tahun dikirim ke Pulau Jawa. Ini potensi luar biasa, tapi belum maksimal karena fasilitas pengolahan kita masih terbatas,” ujar Mikdar, Senin (9/2/2026).
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung itu menyebut, sejumlah perusahaan pengolah daging ayam fillet mengakui Lampung memiliki pasokan ayam yang melimpah.
Namun, keterbatasan RPA modern membuat kebutuhan ayam olahan belum dapat terpenuhi secara optimal. Akibatnya, produksi ayam hidup tidak berimbang dengan kapasitas pengolahan.
“Kalau kondisi ini tidak ditangkap oleh pemerintah daerah, ini kerugian besar. Kita kehilangan kesempatan menyerap tenaga kerja dan juga kehilangan nilai tambah ekonomi,” katanya.
Mikdar juga memaparkan potensi ekonomi yang bisa diraih daerah. Dari produksi sekitar 16 juta ekor ayam per tahun pada 2025, jika daerah memperoleh keuntungan bersih Rp3.000 per ekor, maka potensi perputaran ekonomi bisa mencapai sekitar Rp50 miliar.
“Angka itu belum termasuk potensi tambahan jika produksi ayam potong meningkat seiring optimalisasi dapur Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Ia menambahkan, satu dapur Makan Bergizi Gratis membutuhkan sekitar 300 ekor ayam potong per minggu.
Jika di Lampung berdiri lebih dari 1.300 dapur, maka kebutuhan ayam potong dapat mencapai ratusan ribu ekor setiap pekan.
“Ini peluang besar. Perusahaan memperoleh pendapatan, daerah mendapatkan PAD, dan tenaga kerja terserap. Secara ekonomi ini sangat positif,” tegasnya.
Meski demikian, Mikdar mengingatkan pentingnya pengaturan harga agar hilirisasi tidak berdampak pada inflasi.
Pasalnya, ayam potong merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
“Harga harus mengikuti mekanisme pasar, tetapi tetap ada pengaturan dari dinas terkait. Jangan sampai harga melambung dan memicu inflasi. Di sisi lain, peternak juga harus tetap diuntungkan,” ujarnya.
Selain itu, ia membuka peluang agar industri hilirisasi ayam potong dikelola oleh BUMD sehingga manfaat ekonomi dapat dimaksimalkan untuk kepentingan daerah. (*)
