Meski Sudah Terima SK, Guru Honor Pesawaran Pertanyakan Gaji

Redaksi

Selasa, 12 Maret 2019 - 16:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Tidak kurang dari 390 orang guru honor SD, SMP maupun PAUD yang telah mendapatkan SK dari Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, beberapa bulan lalu, dapat bernafas lega.

Namun yang menjadi pertanyaan mereka para guru honor ini, meskipun telah sah secara resmi mendapatkan SK, mereka masih digaji dengan mengandalkan dari dana BOS tidak seperti Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS), yang mengabdi di pemerintah daerah namun digaji dari ABPD.

\”Saya juga bingung dengan pembagian SK yang dilakukan bupati beberapa bulan. SK saya terima tapi gaji masih saya dapat dari dana BOS berdasarkan kebijakan kepala sekolah. Bukan seperti mereka para THLS yang diSK kan bupati tapi digaji dari APBD yang gajinya lumayan cukup mendingan, dibandingkan kami sebagai guru honor perbulan hanya ratusan ribu,\” ungkap salah satu guru honor yang enggan namanya dikorankan, Selasa (12/3).

Baca Juga  Dendi Resmikan Klinik Rawat Inap Berlian Husada

Diutarakan dia, dalam SK yang diterimanya tersebut tidak ada tertulis besaran gajinya berapa, tidak seperti SK bupati yang diterima oleh THLS. \”Kalau di SK yang saya terima itu tidak ada tulisan nominal gaji berapa gitu, beda dengan SK yang didapat THLS itu telah tertera nominal perbulannya itu mencapai Rp1 juta,\” ucapnya.

Sementara itu, menjawab pertanyaan dari keluhan para guru honor tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran Fauzan saat ditemui di kantornya menjelaskan, bahwa SK yang diterima oleh para guru honor ini hanya sebuah SK penetapan agar diakui sebagai guru honor oleh pemerintah daearah.

\”Yang mereka terima Itu hanya SK penetapan mereka supaya diakui sebagai guru honor oleh pemerintah daerah, akan tetapi gajinya  tidak boleh dianggarkan melalui APBD. Mereka sifatnya hanya mendapatkan insentif dari pemerintah daerah. Sedangkan untuk gaji mereka itu dianggarkan dari dana BOS tergantung kebijakan dan kemampuan dari masing-masing sekolah,\” jelas Fauzan.

Baca Juga  Dandim 0421/Lampung Selatan Ingatkan Satgas Covid-19 agar Humanis

Sedangkan untuk besaran insentif yang diterima oleh masing-masing guru honor tersebut untuk tahun 2018 itu mencapai Rp150 ribu perbulan yang dibayarkan per 3 bulan sekali. Sedangkan untuk tahun ini itu  mencapai Rp200 ribu perbulan sudah dinaikkan oleh bupati.

\”Untuk insentif memang tidak tertuang didalam SK yang diterima para guru honor ini, lantaran SK itu untuk supaya mereka mendapatkan UMPTK sebagai syarat mereka untuk mengusulkan sertifikasi. Karena honor juga bisa mendapatkan sertifikasi selagi syaratnya dianggap sudah memenuhi dan itu wajib diperbaharui setiap tahunnya. Jadi mereka para honor ini jangan berharap gaji mereka sama seperti yang di terima oleh THLS meskipun sama-sama mendapatkan SK dari bupati,\” ungkapnya.

Baca Juga  Tanam Ganja Dalam Pot, Ika Dicokok Polres Pesawaran

Masih dijelaskan Fauzan, itu tidak boleh dilakukan kalau mereka para guru ini mendapatkan gaji dari APBD lantaran mereka pegawai fungsional bukan struktural. meskipun di SK kan bupati dan jika pun boleh, pemda belum mampu untuk menggaji para guru sebanyak itu.

\”Mereka para guru honor ini memang tidak boleh digaji dari APBD lantaran guru adalah  pegawai pungsional bukan struktural. Jadi SK  ini adalah hanya sebagai pendukung untuk memperjuangkan hak penghasilan dan salah satu saratnya adalah SK itu. Jadi harapan saya, agar para guru honor ini dapat mengerti dan memahami jangan sampai salah arti tentang pembagian SK tersebut,\” harap Fauzan. (Soheh)

Berita Terkait

Bupati Pesawaran Ajak Masyarakat Bijak Sebelum Mengajak
Bupati Pesawaran Siap Dikritik Bahkan Dijewer Mualim Taher, Siapakah Dia?
Dendi Ajak Aksi Nyata Tanggap Tantangan Perkembangan Zaman
Risma-Ibu Pengajian Dusun Menanti Kasih Peringati Tahun Baru Islam
Selamatkan Generasi Emas, Pesawaran akan Laksanakan PIN Polio Serentak
Masyarakat Mulai “Merujak” Ulah Oknum Caleg Gerindra Pesawaran
Bupati Pesawaran Sampaikan Pokok-pokok Perubahan APBD 2024
Operasi Patuh Krakatau, Ini 7 Pelanggaran yang Disorot

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 19:46 WIB

Pesta Perceraian Etiskah?

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:47 WIB

Ruang Publik Kurang, Pinggir Jalan Pun Jadi

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:30 WIB

Head to Head Parosil – Kotak Kosong

Minggu, 14 Juli 2024 - 16:09 WIB

Menakar Netizen dari Penggunaan “di” Dipisah dan “di” Disambung

Jumat, 12 Juli 2024 - 15:22 WIB

Tradisi Seharga Nyawa

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:14 WIB

Tukang Fotokopi Pun Tahu Itu

Minggu, 7 Juli 2024 - 16:12 WIB

Jiwa Binatangnya Tertinggal

Minggu, 7 Juli 2024 - 10:50 WIB

Kala Timnas Pusat Singkirkan Saudara Muslim

Berita Terbaru

Kepala Dishub Lampung, Bambang Sumbago, ketika diwawancarai awak media. (Foto: Luki)

Lampung

Cegah Kerusakan Jalan, Dishub Masif Tertibkan Truk Odol

Minggu, 21 Jul 2024 - 16:11 WIB

Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, ketika diwawancarai awak media. (Foto: arsip Luki)

Lampung

Bendungan Marga Tiga Ditarget Rampung Agustus

Minggu, 21 Jul 2024 - 15:34 WIB

Penandatanganan komitmen bersama oleh Kadis Lingkungan Hidup se-kabupaten/kota di Lampung ini menunjukkan keseriusan dalam bersinergi, untuk mengatasi permasalahan sampah secara bersama-sama. (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Pj Bupati Tubaba Seminar Nasional Pengelolaan Bank Sampah

Minggu, 21 Jul 2024 - 14:50 WIB

Jemaah haji ketika tiba di debarkasi antara. (Foto: Humas)

Lampung

Kloter Terakhir Jemaah Haji Lampung Tiba di Debarkasi Antara

Minggu, 21 Jul 2024 - 14:31 WIB

LMND ketika merayakan milad. (Foto: Ist)

Lampung

LMND Rayakan Milad, Bangun SDM Untuk Visi Indonesia Emas

Minggu, 21 Jul 2024 - 13:03 WIB