LSM Kompak Soali Pembangunan Anjungan Rumah Adat

Redaksi

Minggu, 1 Juli 2018 - 17:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): LSM Kompak Pesawaran mengkritisi pembangunan anjungan Rumah adat Lampung dan rumah adat Bali yang bersumber dari dana APBN tahun 2018 di Museum Transmigrasi Lampung, tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran yang dinilai tidak transparan.

Pasalnya, selain pembangunannya terkesan amburadul dari mulai pelaksaaan pembangunan, seperti papan plang proyek kegiatan meski pekerjaan tersebut sudah hampir selesai. Ini artinya pihak rekanan telah kangkangi Perpres 54 tahun 2010.

\”Kita lihat di sini pembangunan anjungan rumah adat Lampung dan rumah adat Bali di lokasi transmigrasi Lampung yang dikerjakan oleh pihak rekanan diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan terkesan amburadul,\” ungkap Firli, Ketua LSM Kompak Pesawaran, Minggu (1/7).

Ditegaskan Firli, apabila pelaksanaan pekerjaan anjungan tersebut tidak memiliki papan plang proyek, terkesan seperti proyek siluman. \”Kita selaku masyarakat tidak tahu bahwa dana tersebut bersumbur dari mana, dan berapa nilai pekerjaannya serta perusahannya apa yang melaksanakan k pun tidak tahu. Halini tentunya melangar peraturan presiden,\” tegasnya.

Baca Juga  Golkar Pesawaran Serahkan Bantuan APD ke RSUD

Firli menerangkan, dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 dan Perpres nomor 70 tahun 2012, Perkerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, yang memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyeknya.

\”Ini kan gak bener masa Pekerjaan anjungan rumah adat  Lampung dan rumah adat Bali yang sudah hampir jadi, papan plang proyek tidak di pasang. Ini terkesan bahwa pelaksanaan proyek atau rekanan tidak mau di kontrol dan diawasi oleh masyarakat,\” terangnya.

Baca Juga  Pastikan Kesiapan APD Lengkap, Nasir Sidak ke Puskesmas

Lebih lanjut Firli menjelaskan, dengan tidak dipasangnya papan proyek, sudah melanggar peraturan UU KIP, yang ancaman bagi pejabat yaitu 1 tahun penjara.

\”Seharusnya, sebelum pekerjaan fisik itu dilaksanakan para rekanan harus mematuhi mekanisme pekerjaannya. Saya yakin rekanan udah tahu akan hal itu. Tapi anehnya kok tidak ditaati. Ini malah dianggap sepele,\” sesalnya. (soheh)

Berita Terkait

Desa Bernung Kembali Salurkan Bantuan Pangan Beras
Dendi Ramadhona Hadiri Musrenbang Empat Kecamatan
FMPB Endus Dugaan Mark Up Anggaran Papan Informasi KPU Pesawaran
Pesawaran Prioritas Lokus Stunting Sejak 2020
Bupati Pesawaran Lepas Logistik Pemilu 2024
Dugaan Penyimpangan, FMPB akan Laporkan CV Alfatih Perkasa ke APH
Klarifikasi, Sejumlah Warga Tanjung Kemala Penuhi Panggilan Polres Pesawaran
Dendi Rakor Persiapan Pemantauan Pemilu 2024
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:33 WIB

Pelunasan Bipih Tahap Kedua di Buka 13 Hingga 26 Maret, Ini Syarat dan Mekanismenya

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:24 WIB

Marindo Resmi Dilantik Jadi Pejabat Bupati Pringsewu

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:50 WIB

Pemprov Lampung Gelar Asistensi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:38 WIB

Gubernur Arinal Minta Maksimalkan PON XXI Sumut-Aceh

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:10 WIB

Puji Dorong JCH Segera Lengkapi Syarat Pelunasan Tahap II

Rabu, 28 Februari 2024 - 22:05 WIB

Ribuan Peserta Diprediksi Ramaikan Lampung Half Marathon 2024

Selasa, 27 Februari 2024 - 22:42 WIB

Gubernur Arinal Gaet Investor Tingkok

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:36 WIB

Pemprov Lampung Rakor Penanganan Dampak Banjir

Berita Terbaru

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, ketika melantik Marindo Kurniawan. Foto: Luki.

Lampung

Marindo Resmi Dilantik Jadi Pejabat Bupati Pringsewu

Jumat, 1 Mar 2024 - 15:24 WIB

Tulang Bawang Barat

Tim Evaluasi Kemendagri Nilai Kinerja Pj Bupati Tubaba Sangat Baik

Jumat, 1 Mar 2024 - 13:09 WIB