Lampung kembali mencetak anomali inflasi. Pada September 2025, inflasi tahunan terkendali di 1,17 persen. Sektor pendidikan kembali anjlok dengan deflasi tajam -18,20 persen, melanjutkan tren sejak Juli. Fenomena langka ini dipicu kebijakan penghapusan Uang Komite oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, yang meringankan beban masyarakat tetapi menyisakan pertanyaan besar soal keberlanjutan pembiayaan dan kualitas pendidikan di daerah.
Bandarlampung (Netizenku.com): Provinsi Lampung mencatat inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 1,17 % pada September 2025, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,51. Meski secara keseluruhan angka ini tergolong rendah dan relatif terkendali, perhatian justru tertuju pada sektor pendidikan yang kali ini kembali mencatat deflasi sebesar 18,20 % yoy. Fenomena deflasi di sektor pendidikan ini mengulang kejadian bulan sebelumnya ketika biaya sekolah menjadi salah satu pemicu pergerakan inflasi nasional.
Deflasi pendidikan di Lampung pada September menunjukkan bahwa rata-rata harga layanan sekolah dasar, menengah, dan komponen terkait) menurun dibanding tahun sebelumnya.
Ini kontras tajam dengan kelompok pengeluaran lain yang justru mengalami inflasi, seperti makanan, minuman, dan tembakau (5,02 %), rekreasi & budaya (5,71 %), serta perawatan pribadi (5,51 %).
Secara nasional, pada Juli 2025 inflasi Indonesia tercatat naik 0,30 % secara bulanan dan 2,37 % secara tahuna, dan salah satu pendorongnya adalah kenaikan biaya sekolah.
Kebijakan sekolah dan tarif pendidikan memang sering menjadi variabel yang bergerak di musim tahun ajaran baru, sehingga deflasi pendidikan di Lampung bisa berkaitan dengan penyesuaian kebijakan atau besaran subsidi/insentif lokal.
Kontrasnya, inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat 2,31 % (yoy), sedikit menurun dari 2,37 % di Juli.
Penurunan nasional ini sejalan dengan data Lampung yang menunjukkan inflasi relatif terkendali, walau perbedaan antarkelompok belanja tetap terasa kuat.
Di Lampung, inflasi m-to-m (bulan ke bulan) September tercatat 0,16 %, sedangkan year-to-date (YTD) sebesar 0,07 %.
Deflasi pendidikan memberikan andil negatif signifikan terhadap inflasi umum, terutama dari subkelompok pendidikan dasar dan menengah.
Dengan kondisi ini, muncul pertanyaan, apakah deflasi pada pendidikan mencerminkan kualitas penurunan tarif karena kebijakan publik (misalnya insentif atau subsidi biaya sekolah), atau merupakan sinyal melemahnya permintaan terhadap layanan pendidikan karena tekanan daya beli?
Jika konsumen (orang tua siswa) merasa beban hidup berat, mereka mungkin menunda pembelian buku, seragam, atau layanan tambahan pendidikan.
Tren ini juga berpotensi mempengaruhi ekspektasi inflasi lokal. Pemerintah daerah dan pengelola pendidikan harus menyikapi deflasi ini hati-hati. Sebab, di satu sisi, menurunkan beban biaya pendidikan penting untuk meringankan masyarakat, di sisi lain, jika terus terjadi tanpa kompensasi kualitas atau keberlanjutan pendanaan, bisa menekan operasional lembaga pendidikan.
Lebih dari jika, deflasi pendidikan akibat penyesuaian kebijakan, seperti penghapusan Uang Komite di era Gubernur Lampung Rahmat Mirzani yang ramai disambut gembira masyarakat sekaligus dapat pula membebani anggaran (ABPD).
Sebelumnya, media ini menuliskan, peristiwa deflasi pada kelompok pendidikan di Lampung adalah peristiwa langka. Pertama kali terjadi pada inflasi Agustus 2025 lalu di mana kelompok pendidikan mengalami deflasi sangat dalam hingga -15,10 persen. Indeks harga pendidikan turun dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025. Fenomena ini berlangsung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Hal ini dipicu kebijakan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang melakukan restrukturisasi biaya sekolah dengan menghapus Uang Komite. Langkah tersebut meringankan beban masyarakat sekaligus menurunkan indeks biaya pendidikan, sebuah kondisi yang jarang sekali terjadi dalam catatan statistik daerah.
Fenomena itui semakin menarik bila dibandingkan dengan kondisi nasional. Pada Agustus 2025, kelompok pendidikan justru mencatat inflasi yoy sebesar 1,43 persen. Tiga subkelompok mengalami kenaikan, dengan inflasi tertinggi pada pendidikan lainnya sebesar 3,06 persen, sementara hanya pendidikan menengah yang mengalami deflasi tipis sebesar -0,40 persen. Artinya, ketika secara nasional biaya pendidikan meningkat, Lampung justru melawan arus dengan deflasi yang dalam dua bulan berturut-turut.***
