Lonjakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung selama momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) memantik tanda tanya di DPRD.
Lampung (Netizenku.com): Di tengah klaim kenaikan wisatawan hingga 2,4 juta orang, realisasi pajak hotel dan tingkat okupansi justru dilaporkan stagnan.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menyoroti ketidaksinkronan data antara Dinas Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola data pariwisata yang berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Secara data, kunjungan wisatawan disebut naik 2,4 juta orang. Tapi faktanya, menurut data PHRI yang saya dapat dari teman-teman media, okupansi hotel tidak meningkat, pajak hotel juga tidak naik. Ini kan janggal,” kata Basuki, Selasa (13/1/2026).
Menurut dia, lonjakan wisatawan dalam jumlah besar semestinya berdampak langsung pada sektor perhotelan dan penerimaan pajak daerah.
Namun realitas di lapangan disebut tidak menunjukkan korelasi tersebut.
“Kalau wisatawan naik, logikanya hotel penuh, pajak naik. Ini tidak terjadi. Maka wajar kalau muncul dugaan adanya permainan data atau setidaknya ketidakakuratan data,” ujar politikus PKB itu.
PHRI sebelumnya menyebut tidak ada kenaikan okupansi selama periode Nataru. Sementara data lonjakan kunjungan wisatawan berasal dari Dinas Pariwisata.
Perbedaan klaim ini dinilai berbahaya jika dibiarkan karena dapat memengaruhi arah kebijakan dan perencanaan daerah.
Komisi II DPRD Lampung memastikan akan melakukan pendalaman.
Basuki menyatakan pihaknya berencana memanggil Dinas Pariwisata dan PHRI untuk membuka data secara transparan serta menjelaskan perbedaan angka tersebut.
“Kita mau dalami. Kita panggil OPD terkait dan PHRI. Ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk memastikan datanya benar. Karena ini menyangkut PAD,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya semangat gotong royong antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Transparansi, kata dia, menjadi kunci agar klaim angka kunjungan benar-benar terkonversi menjadi penerimaan riil bagi daerah.
“Kalau datanya transparan dan jujur, kebijakan juga akan tepat. Jangan sampai angka besar hanya jadi klaim, tapi tidak pernah terkonversi jadi pendapatan daerah,” ujarnya. (*)
