KPU dan Bawaslu RI: #2019GantiPresiden Hak Masyarakat Menyuarakan Pendapat

Redaksi

Rabu, 29 Agustus 2018 - 07:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: Ilustrasi/Istimewa)

(Foto: Ilustrasi/Istimewa)

Jakarta (Netizenku.com): Jelang kampanye Pilpres 2019 September mendatang, aksi dan deklarasi #2019GantiPresiden kembali ramai.

Berbagai penolakan terhadap aksi dan gerakan tersebut pun terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Di Jawa Barat misalnya, Majelis Ulama Indonesia Jabar menolak gerakan tagar #2019GantiPresiden karena dinilai lebih dominan unsur provokasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain di Jabar, deklarasi #2019GantiPresiden juga ditolak di Serang, Banten dan Surabaya serta Riau.

Polisi menyebut aksi gerakan ganti presiden tak berizin.

Pasca ramainya penolakan terhadap aksi #2019GantiPresiden Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI angkat bicara.

Bawaslu pun menilai bahwa gerakan yang digagas oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pada Maret 2018 lalu itu, bukan sebuah pelanggaran.

Baca Juga  Pengendara Tewas Tertimpa Pohon

\”(#2019GantiPresiden) Tidak melanggar aturan,\” ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat dihubungi, Selasa (28/8/2018).

Menurut dia, saat ini belum ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang resmi ditetapkan, sehingga aksi itu tidak melanggar aturan.

Bawaslu pun belum dapat melakukan tindakan apa pun, sebab saat ini belum memasuki masa kampanye.

Senada dengan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menilai tagar #2019GantiPresiden tidak masuk dalam definisi kampanye.

Sebab kegiatan peserta pemilu untuk mengingatkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program dan citra diri lainnya.

\”Kembali ke peraturan perundang-undangan, yang disebut kampanye itu apa, kegiatan peserta pemilu untuk mengingatkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program dan citra diri lainnya. Kalau soal tagar nggak ada hubungannya sama visi dan misi,\” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Baca Juga  Antisipasi Bom di Lampung, Kapolda Lampung Tinjau Gereja Imanuel

#2019GantiPresiden merupakan bagian dari hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat.

Hak tersebut, kata Bagja dan Pramono, bebas disuarakan di hadapan umum asalkan sesuai aturan yang berlaku.

Aturan yang dimaksud adalah terkait prosedur administrasi. Apakah dalam menyuarakan pendapatnya masyarakat harus melalui mekanisme penyampaian laporan atau pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Apalagi, jika dalam aksinya terjadi kericuhan.

\”Semua kegiatan harus sesuai dengan UU menyampaikan pendapat di muka umum,\” ujar Bagja.

Baca Juga  BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Perairan Lampung!

\”Kalau ada keramaian-keramaian penyampaian pendapat di publik itu menjadi kewenangan polisi apakah itu menimbulkan kericuhan atau tidak. Jadi silahkan persoalan ketertiban umum yang menjadi kewenangan polisi,\” kata Pramono.

Kendati demikian, meski tak mempersoalkan aksi dan deklarasi #2019GantiPresiden, pendukung kedua pasangan calon, yakni Jokowi-Ma\’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap menahan diri saat menyampaikan dukungannya.

Diharapkan, nantinya dukungan dapat diberikan dengan tidak melakukan provokasi.

\”KPU berharap masing-masing pendukung pasangan calon untuk menahan diri mulai mensosialisasikan pasangan yang didukungnya dengan cara yang mengundang simpati banyak orang, tidak perlu memprovokasi dengan menggunakan isu-isu,\” jelas Pramono. (dtc/lan)

Berita Terkait

Dinilai Lalai, Komisi IV akan Panggil Pengelola RS Graha Husada
Dewan Beri Peringatan Keras Soal Insiden Kebocoran Oksigen RS Graha Husada
Tabung Oksigen Bocor, Puluhan Pengunjung RS Graha Husada Berhamburan Keluar
Truk Bermuatan 10 Ton Gabah Terguling di Pringsewu, Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup Arus Lalin
Puting Beliung, Dandim 0421/LS Pimpin Gotong Royong Puluhan Rumah Rusak di Pesawaran
Area Depan Kantor Polisi Jadi Lahan Baku Tembak
Oknum Dosen Fakultas Dakwah Diduga Todongkan Sajam pada Atasan
Terduga Teroris di Lampung Diringkus Densus 88

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 16:12 WIB

Bupati Pesawaran Ajak Warga Wujudkan Pilkada Sehat dan Beradab

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:29 WIB

M Nasir Siap Dampingi Aries Sandi Maju Pilbup Pesawaran

Senin, 10 Juni 2024 - 09:48 WIB

MPAL Lampung Dukung Pelaporan MPAL Pesawaran ke Kejari

Minggu, 9 Juni 2024 - 17:37 WIB

Tenun Talam Pesawaran Melenggang di Bali Fashion Parade 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:23 WIB

Perwakilan Masyarakat Adat Lampung Pesawaran Laporkan MPAL ke Kejari

Kamis, 6 Juni 2024 - 19:14 WIB

Paisaludin Serahkan Surat Tugas DPP PAN ke Nanda Indira

Kamis, 6 Juni 2024 - 11:13 WIB

Bupati Pesawaran Ikuti Pembukaan ITIF 2024

Kamis, 6 Juni 2024 - 08:55 WIB

Dituding Abal-abal, MPAL Pesawaran Bakal Dilaporkan ke APH

Berita Terbaru