KPK: masyarakat berperan serta biayai pendidikan

Redaksi

Sabtu, 29 Mei 2021 - 06:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Syarif Hidayat, di Aula Semergou Pemkot Bandarlampung, Jumat (28/5). Foto: Netizenku.com

Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Syarif Hidayat, di Aula Semergou Pemkot Bandarlampung, Jumat (28/5). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): KPK RI mengatakan masyarakat memiliki peran serta untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di sekolah dengan prinsip gotong royong.

Peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan diwujudkan melalui Komite Sekolah yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Seperti diatur dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bahwa Komite Sekolah diberikan kewenangan menggalang dana dalam bentuk sumbangan dan bantuan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena pemerintah sampai hari ini belum bisa membiayai secara keseluruhan kebutuhan sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan. Akhirnya diminta lah peran serta masyarakat,” kata Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Syarif Hidayat, usai pertemuan dengan OPD Pemkot Bandarlampung di Aula Gedung Semergou, Jumat (28/5).

Menurut Syarif, Komite Sekolah diperlukan karena merupakan bagian dari peran serta masyarakat memberikan sumbangan sukarela untuk pendidikan sepanjang pengelolaannya bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau Komite enggak ada masalah, saya Dewan Pengawas Komite Sekolah di sekolah anak saya,” tegas dia.

Baca Juga; Disdikbud Lampung: Masyarakat Berperan Serta Wujudkan Pendidikan Berkualitas

Di dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 disebutkan Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Tapi penggalan dana tersebut dibatasi, Pasal 10 ayat 2 menegaskan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. (Josua)

Berita Terkait

Refleksi Pendidikan Lampung 2025: Akses Hampir Universal, Kualitas Guru di Hulu Jadi Penentu
TPT SMK Lampung Tertinggi, Kolaborasi Pemprov–CSR Jadi Jalan Baru
Thomas Amirico Raih IWO Award 2025
Gubernur Mirza dan Jembatan Pendidikan Tampang Muda:  Gotong Royong Pemerintah untuk Masa Depan Anak Pelosok
Peminat Sekolah Negeri Menurun, Ini Kata Akademisi ITBA DCC
Kemendikdasmen Berencana ‘Hidupkan’ Kembali Jurusan SMA dan Kurangi Muatan Pelajaran SD-SMA
Satker Mitra Kerja Dilarang Berikan Gratifikasi ke Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Lampung
Presiden Prabowo Wanti-wanti Mendikti Agar Mahasiswa Tidak Terhasut

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 20:14 WIB

Gubernur Lampung Dorong Percepatan Tol Lematang–Panjang

Jumat, 13 November 2026 - 19:20 WIB

Wagub Jihan Tinjau Program Bedah Rumah BSMS di Bandar Lampung

Jumat, 13 November 2026 - 19:01 WIB

Lampung Tuan Rumah Kejuaraan Karate Piala Menhan, 4.000 Peserta Bakal Hadir

Jumat, 13 November 2026 - 18:59 WIB

Resmikan Empat Fasilitas Peternakan, Gubernur Mirza Dorong Protein Hewani Terjangkau

Kamis, 12 November 2026 - 15:41 WIB

Gubernur Lampung Ajak Mahasiswa PKN STAN Berkontribusi dalam Pembangunan Lampung

Kamis, 12 November 2026 - 15:38 WIB

Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026 atas Dukungan terhadap Pendidikan Swasta

Rabu, 11 November 2026 - 18:50 WIB

Perkuat Perlindungan Anggota, Koperasi IJP Maju Sejahtera Kerja Sama dengan Ciputra Life

Rabu, 11 November 2026 - 17:45 WIB

Pemprov Lampung Raih Penghargaan Pahlawan Kemandirian Desa di Indonesia Kita Awards 2026

Berita Terbaru

Lampung

Gubernur Lampung Dorong Percepatan Tol Lematang–Panjang

Jumat, 13 Nov 2026 - 20:14 WIB