Kemenkumham Lampung Gelar Rakor MPWN dan MPDN Se-Provinsi Lampung

Luki Pratama

Kamis, 14 Maret 2024 - 13:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) se-Provinsi. Rakor tersebut digelar di Ballroom Novotel, Kota Bandarlampung, Lampung, Kamis (14/3).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Notaris/MPWN Provinsi Lampung, Akademisi dari Universitas Bandar Lampung dan Universitas Lampung, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Deputi Direktur Pengawasan OJK II Wilayah Lampung, Para Ketua dan Anggota MPWN dan MPDN se-Provinsi Lampung, serta tamu undangan dan peserta.

Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing, menyampaikan bahwa MPWN dan MPDN memiliki peran penting dalam pengawasan notaris di wilayah.

Baca Juga  Pemprov Klaim Belum Kantongi Nama PJ Gubernur Lampung yang Diajukan

“Kedua lembaga ini harus senantiasa saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap peran, tugas dan fungsi jabatan notaris khususnya di Provinsi Lampung,” kata dia ketika menyampaikan sambutan, Kamis (14/3).

Menurutnya rakor tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan penyamaan persepsi antar anggota MPWN dan MPDN, serta menyampaikan informasi kebijakan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada daerah mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap para Notaris di wilayah.

Salah satu isu yang menjadi fokus dalam rakor ini adalah pemutakhiran data notaris. Dijelaskannya bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memiliki aplikasi atau sistem yang memuat data seluruh notaris di Indonesia, namun masih terdapat ketidaksesuaian data antara sistem dengan hasil temuan di lapangan.

Baca Juga  Gubernur Sambut Ketua DPR RI, Kapolri dan Menteri di Pelabuhan Bakauheni

“Ketidaksesuaian data ini patut menjadi perhatian kita bersama, sebab akan berdampak besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, MPWN dan MPDN,” jelasnya.

Oleh karena itu pada Tahun 2024 ini Kemenkumham meminta seluruh MPWN dan MPDN se-Indonesia untuk melakukan penginputan dan verifikasi data notaris di wilayah. Sehingga data yang ada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan data pada Kantor Wilayah dapat sesuai.

Selain isu pemutakhiran data notaris, Rakor ini juga membahas mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris, penunjukkan pemegang protokol notaris, serta profesionalisme MPWN dan MPDN dalam melaksanakan tugasnya.

Baca Juga  Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama, Satker Diminta Lebih Giat Dalam Pembangunan

Ia pun berharap Rakor tersebut dapat menghasilkan solusi dan rekomendasi yang konkrit untuk meningkatkan kinerja MPWN dan MPDN dalam mengawasi dan membina para Notaris di wilayah Provinsi Lampung.

Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Lampung telah melantik dan mengambil sumpah para Anggota MPDN daerah Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus, serta PAW MPD Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan seminar layanan hukum dan HAM mendalam dan rampung (Yankumham) Lampung dengan tema Wujudkan Perlindungan Hukun Debitur dan Kreditur atas Jaminan Fidusia.

Kedua kegiatan ini mengangkat isu yang menjadi prioritas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Tahun 2024 dan merupakan Rencana Aksi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2024. (Luki)

Berita Terkait

Jumat Dasyat! 12 Pejabat PPTP Lampung Tempati Pos Baru, Ini Pesan Pj Gubernur Samsudin
Pj Gubernur Lampung, Samsudin, mengapresiasi tinggi kepada Luki Pratama atas dibuatnya buku Ketika Guru Jadi Gubernur.
Upgrading ILS Komitmen Perkuat Sumber Daya Manusia
Uang Pendaftaran Soekarno Fun Run PDI Perjuangan Lampung Diserahkan pada Korban Banjir
Usai Dilantik, Mirza Siap Bangun Lampung 
Dugaan Penipuan Proyek PLN, Direktur PT Sepakat Jaya Dilaporkan Ke Polda Lampung
Beri Bantuan Warga Terdampak Banjir, Kadis Sosial Aswarodi Usulkan Korban Meninggal Dunia Dapat Santunan
Pj. Gubernur Samsudin Pimpin Rakor Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung

Berita Terkait

Senin, 10 Februari 2025 - 23:45 WIB

Peluncuran Buku “Terjebak di Puncak”, Kisah Inspiratif di Balik Kepemimpinan Pj. Gubernur Lampung

Senin, 10 Februari 2025 - 23:42 WIB

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Jelang Ramadan

Senin, 10 Februari 2025 - 23:39 WIB

Pemprov Lampung Tingkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Upaya Optimalisasi Layanan Pengaduan SP4N LAPOR

Minggu, 9 Februari 2025 - 18:02 WIB

Pj Gubernur Samsudin Lepas Peserta Bank Lampung Run 2025

Jumat, 7 Februari 2025 - 23:13 WIB

Pj. Sekdaprov Lampung Ikuti Rapat Tindak Lanjut Rakortas Bidang Pangan

Kamis, 6 Februari 2025 - 13:56 WIB

Pj. Gubernur Lampung Hadiri Peringatan Isra Mi’raj 1446 H, Momentum Transformasi Diri Menuju Pribadi Lebih Baik

Rabu, 5 Februari 2025 - 22:08 WIB

Pj. Gubernur Lampung Minta Pengecer Segera Jual Kembali LPG 3 Kg

Selasa, 4 Februari 2025 - 23:43 WIB

Respon Cepat, Pj. Gubernur Samsudin Tinjau Sejumlah Korban di Lokasi Bencana Akibat Hujan Lebat dan Angin Kencang

Berita Terbaru

Bandarlampung

Pj Gubernur Samsudin Lepas Peserta Bank Lampung Run 2025

Minggu, 9 Feb 2025 - 18:02 WIB

Tulang Bawang Barat

Pengurus Komisariat PMII Tunas Palapa Tubaba Bedah Buku Bumi Manusia

Sabtu, 8 Feb 2025 - 20:59 WIB