Bandarlampung (Netizenku.com): LSM Ganas dan Hirarki Provinsi Lampung lakukan unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung pada Rabu (12/6). Kedua kelompok tersebut mendesak Kejati turun tangan atas dugaan kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) dI beberapa dinas di Kabupaten Pringsewu dan Sekretariat DPRD.
“Kita perlu melakukan penyadaran terhadap kebijakan dan roses pelaksanaan pembangunan yang salah, sebab hal itu merugikan masyarakat,” ujar Ketua LSM Ganas, Rendi.
Sementara itu, Ketua LSM Hirarki, Candra, menemukan kejanggalan pada perealisasian anggaran 2022-2023 di 4 tempat.
“Kami duga kuat terjadi KKN di Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu,” tandasnya.
Atas hal tersebut, LSM Ganas dan Hirarki Provinsi Lampung mengajukan beberapa tuntutan:
Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), untuk menarik semua dokumen atau berkas kegiatan, audit secara rinci dan sedetail-detailnya .
Mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera membentuk tim khusus dan turun lapangan guna melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait perealisasian kegiatan. (Rls)
