Kejari Tubaba Kawal Transparansi Dana Desa Lewat Monev “Jaga Desa”

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulangbawang Barat (Tubaba) terus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Kali ini, Kejari Tubaba menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) semester I tahun 2025, yang dipusatkan di Balai Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Selasa (8/7/2025) mulai pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini melibatkan seluruh kepala tiyuh dan operator tiyuh dari Kecamatan Way Kenanga dan Pagar Dewa.

Monev tersebut menggandeng Tim Sikebut (Sistem Kerja Evaluasi Bersama untuk Tiyuh), yang terdiri dari unsur Kejaksaan, Inspektorat, Dinas PMT, Camat, serta Apdesi Kecamatan. Langkah ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam upaya pembinaan keuangan tiyuh.

Kasi Intelijen Kejari Tubaba, Ardi Herlian Syah, mewakili Kajari Mochamad Iqbal, menegaskan monev bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari pengawalan serius terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DD.

“Kami ingin memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara baik dan transparan. Termasuk juga evaluasi penataan aset tiyuh dan kinerja Bumti (Badan Usaha Milik Tiyuh), agar ke depan bisa lebih maksimal,” ujarnya kepada media.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan aplikasi Jaga Desa milik Kejaksaan, guna menginput realisasi penggunaan DD secara real-time. Hal ini selaras dengan nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung dan Kemendes PDTT, sebagai wujud komitmen menciptakan tata kelola desa yang bersih dan profesional.

“Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tapi juga mitra strategis pemerintah tiyuh dalam mengawal pembangunan agar tepat sasaran dan bebas penyimpangan,” terang Ardi.

Menurutnya, program Jaga Desa merupakan instrumen penting dalam memberikan pendampingan sekaligus pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran desa.

“Kita berharap seluruh tiyuh di Tubaba mampu merealisasikan penggunaan dana secara benar, demi mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik dan transparan,” pungkasnya. (*)