KASN Rilis Hasil Survei Netralitas Birokrasi di Pilkada Serentak 2020

Redaksi

Jumat, 17 Desember 2021 - 11:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Inspektorat Kota Bandarlampung, M Umar. Foto: Netizenku.com

Kepala Inspektorat Kota Bandarlampung, M Umar. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merilis hasil survei dan analisis terkait netralitas birokrasi pada Pilkada Serentak 2020 dalam diskusi daring Potret Netralitas Birokrasi Menyongsong Tahun Politik 2024, Kamis (16/12).

Survei dilakukan dengan metode Kuantitatif dan Kualitatif.

Survei Metode Kuantitatif dilakukan terhadap ASN pada instansi Pemerintah Daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah dengan jumlah responden 10.617. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode 1-30 Juli 2021 setelah pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020.

Baca Juga  Pleno DPB Oktober 2021, Pemilih Baru di Lampung Bertambah 2.291 Orang

Survei Metode Kualitatif dilakukan dengan menggelar diskusi kelompok terpumpun atau FGD (Focus Group Discussion).

Berdasarkan hasil survei, KASN menyebutkan penyebab ASN menunjukkan ketidaknetralan dalam pilkada disebabkan Ikatan persaudaraan (50.76%), Kepentingan karir (49.72%), Kesamaan latar belakang (Pendidikan dan Profesi) (16.84%), Hutang budi (9.50%), dan Tekanan pasangan calon (7.48%).

Responden menyebutkan tim sukses menjadi pihak yang paling memengaruhi ASN untuk melanggar netralitas pada pilkada. Pihak-pihak yang memengaruhi yaitu Tim sukses (32%), Atasan ASN (28%), Pasangan calon (24%), Parpol pengusung calon (5%), dan pihak lainnya (11%).

Baca Juga  Sanksi Moral Menanti Jika Tak Laporkan Harta Kekayaan

Kemudian kedudukan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga menyebabkan ASN sulit bersikap netral dalam pilkada.

Berita Terkait

Pelatihan dan Penyerahan Modal Usaha, PLN Dorong Kemandirian Pesantren di Lampung
6,5 Juta Masyarakat Lampung Telah Dicoklit
Ini Tips Perlindungan Data Pribadi Ala OJK Lampung
Ada Banyak Cabor, Porcam se-Bandarlampung Segera Dimulai
Besok Ratusan Mirzanial akan Deklarasi Dukung RMD
Kunjungi Sejumlah Pembangunan, Walikota Pastikan Semua Lancar
Begawi dan Bandarlampung Expo Dinilai Sesuai Ekspektasi
Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 20:13 WIB

Pelatihan dan Penyerahan Modal Usaha, PLN Dorong Kemandirian Pesantren di Lampung

Jumat, 19 Juli 2024 - 16:11 WIB

Ombudsman Lampung Terima 72% Laporan Dugaan Maladministrasi pada Triwulan II 2024

Jumat, 19 Juli 2024 - 16:04 WIB

Sambut Siswa Baru, SMK SMTI Bandar Lampung Gelar MADABINTAL

Kamis, 18 Juli 2024 - 21:29 WIB

Telkomsel Ventures Pimpin Pendanaan Startup Tictag

Kamis, 18 Juli 2024 - 21:13 WIB

Program Asuransi Wajib Kendaraan Tunggu Peraturan Pemerintah

Kamis, 18 Juli 2024 - 19:37 WIB

Jurusan IPA, IPS dan Bahasa Dihapus dari SMA

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:01 WIB

Pj Gubernur Lampung Harapkan Sistem Zonasi Jadikan Sekolah Unggul

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:33 WIB

Ada Banyak Cabor, Porcam se-Bandarlampung Segera Dimulai

Berita Terbaru

Ilustrasi panggung politik pilgub Lampung (ist)

Celoteh

Umar Ahmad, Artis Sesungguhnya di Panggung Pilgub Lampung

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:15 WIB

Bupati Pesawaran, Dendi Rhamadona. (Soheh/NK)

Pesawaran

Bupati Pesawaran Ajak Masyarakat Bijak Sebelum Mengajak

Sabtu, 20 Jul 2024 - 10:55 WIB

Anggota KPU Lampung, Agus Riyanto. (Foto: Antara)

Politik

6,5 Juta Masyarakat Lampung Telah Dicoklit

Jumat, 19 Jul 2024 - 20:08 WIB

Ist/NK

Lainnya

32 Provinsi Dipastikan Ikuti Porwanas XIV Kalsel

Jumat, 19 Jul 2024 - 20:05 WIB