oleh

KASN Rilis Hasil Survei Netralitas Birokrasi di Pilkada Serentak 2020

Bandarlampung (Netizenku.com): Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merilis hasil survei dan analisis terkait netralitas birokrasi pada Pilkada Serentak 2020 dalam diskusi daring Potret Netralitas Birokrasi Menyongsong Tahun Politik 2024, Kamis (16/12).

Survei dilakukan dengan metode Kuantitatif dan Kualitatif.

Survei Metode Kuantitatif dilakukan terhadap ASN pada instansi Pemerintah Daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah dengan jumlah responden 10.617. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode 1-30 Juli 2021 setelah pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020.

Baca Juga  Rekom Gerindra di Pilwakot Bandarlampung Hanya Soal Teknis

Survei Metode Kualitatif dilakukan dengan menggelar diskusi kelompok terpumpun atau FGD (Focus Group Discussion).

Berdasarkan hasil survei, KASN menyebutkan penyebab ASN menunjukkan ketidaknetralan dalam pilkada disebabkan Ikatan persaudaraan (50.76%), Kepentingan karir (49.72%), Kesamaan latar belakang (Pendidikan dan Profesi) (16.84%), Hutang budi (9.50%), dan Tekanan pasangan calon (7.48%).

Responden menyebutkan tim sukses menjadi pihak yang paling memengaruhi ASN untuk melanggar netralitas pada pilkada. Pihak-pihak yang memengaruhi yaitu Tim sukses (32%), Atasan ASN (28%), Pasangan calon (24%), Parpol pengusung calon (5%), dan pihak lainnya (11%).

Baca Juga  Tips Memenangkan Pilkada Ala Ketua DPW PKS Sumatera Barat Mahyeldi

Kemudian kedudukan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga menyebabkan ASN sulit bersikap netral dalam pilkada.