Ini Rekomendasi DPRD Lamtim untuk OPD

Redaksi

Senin, 23 Juli 2018 - 17:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Timur (Lentera SL): Panitia kerja DPRD Kabupaten Lampung Timur menyampaikan lima rekomendasi terkait laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi Lampung, atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017.

Ini dilakukan pada saat paripurna pengambilan keputusan terhadap peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017 dan penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Timur terhadap LHP BPK RI perwakilan provinsi Lampung tahun 2017, di ruang sidang DPRD Lamtim, Senin (23/7).

Dalam laporan Panja DPRD yang dibacakan Ermada Gunawan, bahwa dari hasil pembahasan secara umum yang  dilakukan atas LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terkait anggaran Kabupaten Lampung Timur tahun 2017 yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih banyak yang tidak cermat dalam penganggaran, kurangnya pemahaman terkait aturan yang masih ada, masih sangat minim dalam pengawasan dilapangan dan peran Inspektorat sebagai pembinaan dan auditor internal juga belum maksimal, sehingga menimbulkan temuan yang bersifat administratif, manajemen, dan juga temuan secara individu dan juga temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Seperti di Dinas Kesehatan, temuan hasil pemeriksaan BPK di dinas Kesehatan sebesar Rp42.866.000 akibat beberapa Puskesmas tidak memedomani peraturan bupati tentang retribusi pelayanan kesehatan sehingga terjadi beberapa puskesmas tidak menyetor hasil retribusinya ke dinas kesehatan, terkait hal itu dinas kesehatan telah mengirimkan surat ke puskesmas terkait dan sudah direalisasikan maka persoalan ini di anggap selesai.

Sedangkan Dinas Pendidikan dan kebudayaan
ada kesalahan penganggaran belanja barang BOS serta bendahara dan rekening belum ditetapkan dalam keputusan kepala daerah, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis antuan operasional sekolah.

Kemudian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa belum tertibnya dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan pemantauan atas laporan keuangan dan dana desa (DD). Hasil pencatatan dan pencatatan dana desa (ADD) dan dana desa (DD) menunjukkan permasalah.

Baca Juga  Rumah Kepala Dinas Terbakar

Dinas pemberdayaan masyarakat desa tidak menyusun dokumen/daftar yang diperlukan untuk memantau ADD dan DD dinas PMD hanya menitikberatkan pada masalah dan pencairan dari kecamatan dan kurangnya pemantauan terhadap pertanggungjawaban dari desa. Pengawasan dan evaluasi penggunaan ADD dan DD belum dilaksanakan secara optimal tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2008, tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan Badan Pendapatan Daerah, berkaitan dengan temuan pajak atas bea perolehan hak atas tanah kurang ditetapkan sebesar Rp135.000.000, Hal ini diakibatkan persepsi yang berbeda antara OPD dan lembaga terkait.
Kemudian Dinas Pekerjaan Umum,
Temuan BPK yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp2.844.428.702,22 telah ditindaklanjuti dan disetor ke kas daerah sebesar Rp1.685.517.816,89 sehingga yang belum terselesaikan sebesar Rp1.158.910.888,33.
\”Untuk Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, terkait kesulitan mengatasi persoalan aset di Kabupaten Lamipung Timur,\” ungkapnya.

Baca Juga  Limbah B3 Cemari Laut Labuhan Maringgai

Maka dari hasil hasil pembahasan panitia kerja menyampaikan rekomendasi, perlunya DPRD membentuk Pansus keterkaitan mengenai aset daerah, bupati mempertimbangkan pembentukan OPD aset terkait temuan yang berkaitan dengan pihak ketiga agar segera ada tindakan yang membuat efek jera terhadap rekanan yang belum memenuhi kewajibannya. Lalu memerintahkan kepada pengolelola barang milik daerah untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah

Memerintahkan untuk seluruh OPD agar lebih cermat dalam perencanaan penganggaran dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan. “Karena permasalahan yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung merupakan aset yang tertinggi. Maka panitia kerja meminta pemerintah Kabupaten Lampung Timur segera membentuk panitia khusus validasi aset Kabupaten Lampung Timur agar dapat membantu Pemerintah Daerah Persoalan Aset yang dari tahun ke tahun tidak kunjung selesai,\” ungkapnya.(Nainggolan)

 

Berita Terkait

Warung Sehat Inovasi Kimia Farma dan BUMDes Lamtim
Arinal: Sinergi Pemerintah-Masyarakat Alpukat Siger Giri Mulyo Berbuah Manis
SIEJ Simpul Lampung-Balai TNWK Gelar Diskusi Perlindungan Gajah Sumatera
Dewan Dakwah Siap Bangun Perkampungan Keluarga Yatim
OJK Gelar Inklusi Keuangan Syariah di Lampung Timur
Hari Bakti PUPR ke-77, Gubernur Lakukan Penanaman Pohon dan Tinjau Bendungan Marga Tiga
Gubernur Serahkan Tali Asih untuk Warga Lamtim
Pemprov Salurkan 6 Ribu Liter Minyak Goreng dan Sembako di Lamtim

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 21:34 WIB

Opening PRL Diwarnai Gangguan Pembelian Tiket Online, Pengunjung Kecewa

Rabu, 22 Mei 2024 - 18:48 WIB

Kemen PPPA, Aisyiyah dan YAICI Cegah Konsumsi Kental Manis Hindari Stunting

Rabu, 22 Mei 2024 - 16:33 WIB

Bandarlampung Ajukan Kenaikan Tukin ASN

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:20 WIB

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi Maju Pilwakot

Selasa, 21 Mei 2024 - 20:42 WIB

Lecehkan Adat Lampung, Ketua KPU Balam Ditarget Bui

Selasa, 21 Mei 2024 - 18:39 WIB

Smart Home Powered by PLN Siap Sambut Pengunjung PRL

Selasa, 21 Mei 2024 - 17:32 WIB

GLS Lampung Gencar Tingkatkan Literasi

Selasa, 21 Mei 2024 - 14:55 WIB

Pemprov Lampung Cabut Aturan Panen Tebu Bakar

Berita Terbaru

Pesawaran

33 Personel Polres Pesawaran Amankan Waisak di 10 Vihara

Kamis, 23 Mei 2024 - 10:18 WIB

Pesawaran

Satres Narkoba Polres Pesawaran Tangkap Dua Pengedar Sabu

Kamis, 23 Mei 2024 - 10:01 WIB

Tanggamus

PAD Tanggamus Sektor PBB Tahun 2023 Tidak Capai Target

Kamis, 23 Mei 2024 - 06:46 WIB