Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Tak dilibatkan dalam penandatanganan hasil evaluasi Pemprov Lampung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), alasan fatal sejumlah Alat Kelengkapan DPRD setempat melakukan Mosi Tidak Percaya terhadap kinerja Ponco Nugroho dalam menjabat Ketua DPRD. Hal itu diutarakan Waka I DPRD, Busroni SH, yang diungkapkan ke sejumlah wartawan, Selasa (7/6).
“Penandatanganan hasil evaluasi APBD Tubaba tahun 2021 unsur pimpinan tidak pernah dilibatkan, ditandatangani sendiri. Kok bisa cair, SKPD kok bisa nyairin duit padahal saya belum tanda tangan,” ujarnya.
Selain soal hasil evaluasi APBD, Ponco Nugroho selaku Ketua DPRD tidak melibatkan atau melakukan pelimpahan tugas kepada unsur pimpinan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau sehari ada undangan 5 kegiatan, dia tidak menurunkan ke kami-kami. Sedangkan ada rapat-rapat penting dia juga gak pernah hadir, mengutamakan menghadiri acara lain. Dua tahun kita bersabar,” tukasnya.
Menurutnya, sikap lima fraksi di DPRD Tubaba dalam melayangkan surat Mosi Tidak Percaya kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tubaba agar Ponco diganti tersebut tidak main-main. Bahkan, lima fraksi yakni Fraksi Demokrat, fraksi Hanura-Perindo, Fraksi Gerindra, fraksi NasDem, fraksi Amanat Kebangsaan masing-masing akan menyurati Fraksi PDI Perjuangan, dan Badan Kehormatan (BK) DPRD terkait kinerja Ketua DPRD selama ini.
“Kami serius dalam Mosi ini. Selama PDI Perjuangan tidak menanggapi, dan Ponco masih memimpin dewan, kami para anggota akan walk out dari ruangan walaupun kami ada di DPRD,” tegas Busroni yang juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Tubaba.
Dia menambahkan, setelah Ponco tidak lagi memimpin DPRD Tubaba, fraksi-fraksi di DPRD komitmen akan terus melanjutkan perjuangan untuk kemajuan Tubaba kedepan.
Hal itu juga diperkuat Ketua Komisi II DPRD Tubaba Sudirwan S.Sos, menurutnya diluar fraksi PDI Perjuangan tidak lagi mengakui Ponco Nugroho sebagai ketua dewan.
“Kami menilai dia tidak bisa mengayomi anggota. Banyak jadwal kegiatan terbengkalai karena harus menyesuaikan dengan kegiatan dia,” kata dia.
Ketua DPC Partai Hanura Tubaba ini juga mengakui berdasarkan kesepakatan dalam rapat lintas fraksi dan komisi, seluruh fraksi tidak membolehkan Ponco untuk memimpin rapat-rapat di dewan termasuk rapat paripurna.
“Kalau dia yang memimpin rapat, kami tidak akan menghadiri rapat. Mosi Tidak Percaya ini puncak dari segala persoalan yang terjadi di DPRD,” tukasnya. (Arie/Leni)
