Herman HN Bagikan Bansos Sebagai Kepala Satgas Covid-19

Redaksi

Selasa, 19 Januari 2021 - 15:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Bandarlampung Herman HN menghadiri Rapat Koordinasi Wali Kota/Bupati Bersama Gubernur Lampung Dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Gedung Pusiban Pemprov setempat, Selasa (18/1). Foto: Netizenku.com

Wali Kota Bandarlampung Herman HN menghadiri Rapat Koordinasi Wali Kota/Bupati Bersama Gubernur Lampung Dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Gedung Pusiban Pemprov setempat, Selasa (18/1). Foto: Netizenku.com

Bandarampung (Netizenku.com): Wali Kota Bandarlampung Herman HN menilai putusan Bawaslu Provinsi Lampung yang membatalkan istrinya, Eva Dwiana, sebagai calon wali kota di Pilkada Bandarlampung 2020 merusak undang-undang.

Bawaslu Lampung membatalkan kepesertaan Eva Dwiana-Deddy Amarullah sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena terbukti secara sah dan meyakinkan memanfaatkan bantuan sosial Covid-19 yang bersumber dari APBD untuk pemenangan mereka.

\”Perlu Pak Gubernur dan masyarakat ketahui ini (Putusan Bawaslu) adalah merusak undang-undang. Boleh dicek, saya membagikan beras beli di Bulog, enggak dimana-mana, sampai pertengahan September. Saya patuhi aturan,saya berhenti tidak membagikan lagi karena sudah memasuki 23 tahapan pilkada,\” kata Herman HN.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Wali Kota/Bupati Bersama Gubernur Lampung Dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Gedung Pusiban Pemprov setempat, Selasa (18/1).

Baca Juga  Tak Cuma Covid-19, Pilwakot Bandarlampung Masih Dibayangi Netralitas ASN

\”Kita melaksanakan tugas sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia ini. Undang-undangnya ada, Inpres dan Keppresnya ada, dari Kementerian Dalam Negeri serta Gubernur Lampung ada juga,\” ujar Herman yang juga Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandarlampung.

\”Tapi ini dimain-mainin oleh Bawaslu Provinsi Lampung, benar-benar keterlaluan,\” tegas dia.

Pembagian beras Bansos Covid-19 tertuang dalam Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandarlampung Nomor 800/15/IV.06/IV/2020 tertanggal 16 April 2020 tentang Penetapan SOP Penyaluran Beras Premium kepada keluarga miskin/tidak mampu dan/atau yang menjadi korban dampak Covid-19.

Pembagian beras tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung, kejaksaan, kepolisian, serta TNI.

Pengawasan BPKP dituangkan dalam surat Nomor S-1019/PWO8/2/2020 perihal Saran Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangkai Kegiatan Jaring Pengaman Sosial Covid-19 di Wilayah Kota Bandarlampung tertanggal 21 Juli 2020 untuk pembagian beras tahap IV dan V.

Baca Juga  Pembatalan Eva-Deddy Berdampak Pada Kekosongan Hukum

\”Di beras itu ditulis Pemerintah Kota Bandarlampung Wali Kota Herman HN. Tidak ada kaitannya dengan pencalonan istri saya,\” ujar Wali Kota Bandarlampung dua periode ini.

Herman HN mengatakan tidak hanya dirinya yang melakukan pembagian beras bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19.

\”Yang membagikan beras seluruh Bupati/Wali Kota se-Indonesia bahkan Pak Gubernur membagikan juga. Presiden membagikan juga.\”

\”Perlu Bapak Gubernur ketahui, Ketua DPRD, dan semua Forkopimda Provinsi Lampung, ini Wali Kota Bandarlampung tidak melawan undang-undang. Saya melaksanakan undang-undang, namun istri saya dikait-kaitkan,\” pungkas dia.

Baca Juga  Herman HN: Khatib dan Pengurus Masjid Jangan Berpolitik

Usai menyampaikan pernyataan dan situasi pandemi Covid-19 di Bandarlampung, Herman HN meninggalkan ruang rapat koordinasi.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, usai kegiatan mengatakan Kepala Satgas Kabupaten/Kota/Provinsi adalah kepala daerah dibantu TNI/Polri dan elemen lainnya.

\”Oleh sebab itu perlu dilihat, kalau menurut Pak Wali tindakan dia itu dalam batas gugus tugas, dan itu dijadikan alasan di Bawaslu, ya harus ditelaah,\” kata Mingrum.

\”Harus dipisahkan juga. Wali Kota Herman HN enggak maju lho. Persoalan istrinya Eva Dwiana yang maju sebagai calon wali kota, itu dua persoalan yang berbeda,\” lanjut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung ini.

Sementara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi enggan berkomentar lebih jauh. \”Saya sebagai negarawan tidak boleh terlalu jauh ikut campur,\” singkat dia. (Josua)

Berita Terkait

Peringati HPN, PWI Lampung Ingatkan Jaga Kondusifitas
Balam Targetkan Sabet Predikat KLA Tingkat Utama
Resmi, Dapid dan Pina Nahkodai PMII Bandarlampung
Forkom PUSPA Lampung Sosialisasikan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus
Rudi Antoni Pimpin Pengprov FPTI Lampung Periode 2023-2008
Diskusi FJPI Lampung-Korban Talangsari 1989 Kuras Emosi
Libur Panjang Tiba! Siswa Balam Mulai Menikmati
Jelang Nataru 2024, PLN UID Lampung Siagakan Petugas dan Keandalan Pasokan Listrik

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 15:00 WIB

Gubernur Arinal Ajak TPID Bersatu Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:38 WIB

Pemprov Lampung Proyeksikan Penambahan Irigasi Hingga 73 Ribu Hektare

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:31 WIB

Ketika Kalteng Berguru Pertanian pada Lampung

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:00 WIB

Kemantapan Jalan Lampung Capai 78,68 Persen pada 2023

Minggu, 18 Februari 2024 - 20:09 WIB

Gubernur Turun Tangan, Tak Sudi Warga dan Petani Jadi Korban

Minggu, 18 Februari 2024 - 20:01 WIB

Stok Beras Bulog Lampung Aman Hingga Idulfitri

Minggu, 18 Februari 2024 - 19:59 WIB

Aman, Ketersediaan Beras di Pasar Tradisional Lampung Terjaga

Minggu, 18 Februari 2024 - 19:54 WIB

Hampir 11 Ribu Ton Subsidi Jagung LN Disalurkan Ke Peternak Unggas

Berita Terbaru

Lampung Barat

Bambang Kusmanto Kantongi Suara Terbanyak Dapil Lambar 1

Rabu, 21 Feb 2024 - 13:21 WIB

Gambar hanya ilustrasi.

Celoteh

Maestro Diplomasi Meja Makan

Selasa, 20 Feb 2024 - 22:39 WIB