Harga kebutuhan pokok pasca perayaan Iduladha 1446 H/2025 M melonjak tajam dan membuat masyarakat mengeluh. Lonjakan ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (16/6/2025).
Lampung Selatan (Netizenku.com): Rakor rutin tersebut juga diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan melalui zoom meeting dari Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati setempat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan pemerintah telah mengambil langkah cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi lonjakan harga pangan yang semakin mengkhawatirkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pekan lalu telah digelar rapat tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Bappenas, dan sejumlah pejabat lainnya,” ujar Tomsi.
Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa pemerintah akan menggencarkan operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta menyalurkan bantuan pangan berupa beras. Program tersebut mulai dilaksanakan sejak bulan Juni dan akan berlanjut pada Juli 2025.
Fokus utama saat ini adalah menekan harga empat komoditas yang mengalami lonjakan signifikan, yaitu beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. Sementara itu, harga telur dan ayam ras masih tergolong stabil.
“Empat komoditas ini sudah dalam kategori mengkhawatirkan. Kita harus bergerak cepat,” tegas Tomsi.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Pudji Ismartini, menambahkan pada pekan kedua Juni 2025, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), hanya satu provinsi yang stabil, dan 23 provinsi mengalami penurunan.
“Beras dan ayam ras menjadi penyumbang utama kenaikan IPH, disusul bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng yang juga memicu lonjakan harga di banyak wilayah,” jelas Pudji.
Pemerintah berharap sinergi operasi pasar, bantuan pangan, dan koordinasi lintas kementerian dapat segera meredam gejolak harga pangan di masyarakat. (Eko)
