Forum Peduli Pendidikan Kecam Pencopotan Kepala SMPN 16 Bandarlampung

Redaksi

Kamis, 22 Oktober 2020 - 11:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Forum Peduli Pendidikan Lampung menggelar aksi damai mengecam arogansi Wali Kota Bandarlampung Herman HN di Pemkot setempat, Kamis (22/10). Foto: Netizenku.com

Forum Peduli Pendidikan Lampung menggelar aksi damai mengecam arogansi Wali Kota Bandarlampung Herman HN di Pemkot setempat, Kamis (22/10). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Pendidikan Provinsi Lampung mengecam keras tindakan Wali Kota Bandarlampung Herman HN yang mencopot Kepala SMPN 16 setempat, Purwadi.

Kecaman disampaikan dalam aksi damai di Pemkot Bandarlampung, Kamis (22/10).

Herman HN mencopot Purwadi karena diduga tidak netral sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam acara jalan sehat yang digelar sekolah beberapa waktu lalu. Purwadi bersama peserta jalan sehat menerima handuk dan bahan kampanye yang dibagi-bagikan oleh salah satu tim kampanye calon wali kota.

Baca Juga  Kepala SMPN 16 Diperiksa Panwaslu Kecamatan TBU

Selain pencopotan Purwadi, Forum Peduli Pendidikan juga mempertanyakan sikap Wali Kota terhadap dugaan ketidaknetralan Lurah Kemiling Permai dan Kepala Bappeda Bandarlampung.

Saat ini dugaan netralitas ASN tersebut tengah diproses di Bawaslu Kota Bandarlampung.

Koordinator Lapangan Forum Peduli Pendidikan, Fariza Novita Icha, berharap Herman HN sebagai pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana.

\”Sudah menjadi rahasia umum Wali Kota Bandarlampung melakukan sebuah tindakan yang arogan tanpa mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik,\” kata Icha.

Baca Juga  Tak Cuma Covid-19, Pilwakot Bandarlampung Masih Dibayangi Netralitas ASN

Atas tindakan Herman HN yang dinilai arogan, Forum Peduli Pendidikan meyampaikan 4 hal berikut:

1. Tegakkan supremasi hukum.

2. Meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menyikapi secara cepat permasalahan tersebut hingga tuntas.

3. Mendesak DPRD Bandarlampung bersikap tegas sebagai wakil rakyat dan memanggil Wali Kota dan pihak-pihak terkait agar masalah tersebut tidak terjadi kembali.

Baca Juga  Eva Dwiana Hibahkan Aset Pemkot ke Kodim 0410/KBL

4. Meminta aparat penegak hukum di Provinsi Lampung khususnya Kota Bandarlampung untuk menyikapi permasalahan tersebut dengan dasar penegakan keadilan seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tebang pilih.

\”Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2016, kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri,\” pungkas Icha. (Josua)

Berita Terkait

Pelatihan dan Penyerahan Modal Usaha, PLN Dorong Kemandirian Pesantren di Lampung
Ini Tips Perlindungan Data Pribadi Ala OJK Lampung
Ada Banyak Cabor, Porcam se-Bandarlampung Segera Dimulai
Besok Ratusan Mirzanial akan Deklarasi Dukung RMD
Kunjungi Sejumlah Pembangunan, Walikota Pastikan Semua Lancar
Begawi dan Bandarlampung Expo Dinilai Sesuai Ekspektasi
Pihak BRI Diduga Kuat Terlibat Kasus “Kredit Fiktif Gunung Sari”
Walikota Bandarlampung Raih Penghargaan dari Kemenkop UKM

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 19:59 WIB

Ini Tips Perlindungan Data Pribadi Ala OJK Lampung

Jumat, 19 Juli 2024 - 16:04 WIB

Sambut Siswa Baru, SMK SMTI Bandar Lampung Gelar MADABINTAL

Kamis, 18 Juli 2024 - 19:37 WIB

Jurusan IPA, IPS dan Bahasa Dihapus dari SMA

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:01 WIB

Pj Gubernur Lampung Harapkan Sistem Zonasi Jadikan Sekolah Unggul

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:13 WIB

Target PAD UPTD BPK2LP Naik Mencapai 140 Juta

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:29 WIB

Hingga Triwulan Kedua, UPTD BPK2LP Layani 3869 Hewan

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:11 WIB

Pj Gubernur Lampung Ajak PMII Bersinergi Bangun Lampung

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:02 WIB

Pemprov Bakal Gelar Upacara Peringatan Kemerdekaan ke 79 di Kota Baru

Berita Terbaru

Anggota KPU Lampung, Agus Riyanto. (Foto: Antara)

Politik

6,5 Juta Masyarakat Lampung Telah Dicoklit

Jumat, 19 Jul 2024 - 20:08 WIB

Ist/NK

Lainnya

32 Provinsi Dipastikan Ikuti Porwanas XIV Kalsel

Jumat, 19 Jul 2024 - 20:05 WIB

OJK Lampung gelar pertemuan bersama warga Kelurahan Gunung Sari dan Kelurahan Kampung Tempel, korban penyahgunaan data pribadi. (Ist/NK)

Bandarlampung

Ini Tips Perlindungan Data Pribadi Ala OJK Lampung

Jumat, 19 Jul 2024 - 19:59 WIB

Penulis: Leni Marlina

Kolom

Pesta Perceraian Etiskah?

Jumat, 19 Jul 2024 - 19:46 WIB