Festival Sekala Bekhak Dinilai Hanya Ajang Internal Pemkab Lambar, Masyarakat Tak Dilibatkan

Festival Sekala Bekhak yang digelar setiap tahun dengan tujuan menggali dan melestarikan adat budaya Lampung Barat, dinilai mulai melenceng dari semangat awal penyelenggaraannya.

Lampung Barat (Netizenku.com): Festival ke-11 yang berlangsung di Taman Kota Liwa, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balikbukit, pada 18–19 Juli 2025, dinilai hanya menjadi ajang penampilan warga lingkungan Pemkab Lampung Barat tanpa melibatkan masyarakat secara umum.

Salah satu kegiatan dalam festival tersebut, yakni lomba nyambai—salah satu tradisi budaya Lampung Barat—hanya diikuti oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

“Festival Sekala Bekhak kali ini, masyarakat hanya menjadi penonton. Sementara pesertanya semua berasal dari lingkungan Pemkab. Masyarakat umum tidak diberi ruang untuk ikut serta,” ujar Muis, warga Balikbukit, Minggu (20/7/2025).

Muis menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan tujuan awal festival, yang seharusnya menjadi wadah masyarakat luas untuk mengekspresikan sekaligus melestarikan budaya mereka.

“Selama ini kelompok masyarakat di pekon-pekon sangat antusias melestarikan budaya nyambai, tapi saat ada momentum besar seperti ini, mereka justru tidak diberi kesempatan tampil,” sesalnya.

Ia menyayangkan pelaksanaan festival yang seolah menjadi panggung bagi kalangan birokrat semata, bukan untuk masyarakat secara keseluruhan.

“Program pemerintah itu seharusnya untuk masyarakat seluas-luasnya. Tapi kenapa mereka tidak diberi ruang untuk menampilkan perjuangan mereka dalam melestarikan budaya sendiri?” lanjutnya.

Muis juga mempertanyakan suguhan hiburan yang menurutnya kurang relevan dengan tujuan pelestarian budaya.

“Setelah melihat ASN dan THLS nyambai, masyarakat malah disuguhi tontonan para pejabat bersama pasangannya berlenggak-lenggok di atas catwalk seperti peragawan dan peragawati, lengkap dengan busana mewah,” ungkapnya.

Ia berharap ke depan Festival Sekala Bekhak dapat kembali menjadi milik masyarakat, bukan sekadar ajang seremonial internal pemerintahan. (*)