Liwa (Netizenku.com) : Kegaduhan terkait penolakan program pengadaan mobil dan rumah tangga bupati, yang dianggarkan dalam APBD 2019 yang disampaikan diluar panggung resmi, disesalkan Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial.
Edi Novial mengatakan, yang melakukan kritikan itu merupakan anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banang) dan komisi, artinya dia punya panggung resmi kalau untuk menolak dan mengkritisi.
\”Saya sangat menyayangkan kalau APBD TA 2019 yang sudah disahkan dalam rapat paripurna, dikritik oleh orang yang mempunyai kewenangan dalam pembahasan,\” kata Edi Novial, Jumat (23/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apalagi kata dia, oknum anggota DPRD tersebut ikut pembahasan dari tingkat komisi dan Banang, artinya paham betul apa yang diusulkan dan berapa nilai anggarannya, kenapa penolakan tidak disampaikan pada saat pembahasan.
\”Kalau kita punya argumen dan dasar yang jelas, bahwa usulan tersebut tidak tepat, dan bisa meyakinkan kawan-kawan anggota DPRD yang lain, tentu usulan tersebut akan direvisi,\” kata Edi Novial.
Edi Novial yang juga ketua Banang tersebut, berharap kedepan, tidak ada lagi produk hukum yang disahkan bersama dalam forum tertinggi DPRD yakni rapat paripurna, dikritik, karena harus dipahami bahwa keputusan DPRD itu sifatnya kolektif kolegial.
\”Kita harus pahami, tentang tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD, rapat paripurna itu forum tertinggi DPRD, keputusan itu sifatnya kolektif kolegial, jadi saat naif kalau kita bagian dari pengambil keputusan, tapi mengkritik apa yang telah dibahas dan diputuskan bersama, tugas kita sebagai anggota menjaga marwah DPRD ini,\” kata Edi Novial, yang juga sekretaris DPC PDI Perjuangan Lampung Barat tersebut. (iwan)
