Dugaan Pelecehan Wartawan, Direktur Rakata Dituntut Minta Maaf

Redaksi

Senin, 23 April 2018 - 18:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Dugaan pelecehan terhadap pers yang dilakukan oleh Bos Lembaga Survey Rakata Istitute, Eko Kiswanto, direspon dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan wartawan pada Senin (23/4) pagi.

Aksi tersebut dimulai dari Bundaran Gajah, Tugu Adipura Bandarlampung, kemudian massa berangkat menuju Mapolda dan Bawaslu Provinsi Lampung untuk menyerahkan laporan atas dugaan pelecehan itu.

Puluhan massa dalam unjuk rasa mengutuk dan menuntut Direktur Rakata Institut, Eko mencabut pernyataannya yang ditulis di media sosial (medsos) Facebook. Selain itu, massa juga mendesak agar Eko meminta maaf kepada media massa dan wartawan di Lampung atas pernyataan yang melecehkan profesi wartawan.

Baca Juga  Emado’s Perluas Jaringan, Lampung Jadi Cabang ke-99

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Bawaslu dan KPU Lampung diminta profesional mengusut keterlibatan Direktur Rakata institut yang berstatus ASN dalam Pilgub Lampung,\” teriak para wartawan saat aksi. Kami juga mendesak Polda Lampung untuk memproses secara hukum berdasarkan UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik dab UU Pers yang dilakukan oleh Eko, karena telah melakukan penghinaan, pelecehan, dan merendahkan martabat media massa dan wartawan melalui media sosial (facebook),\” teriak salah satu orator.

Baca Juga  Larangan Simbolik Petasan vs Perut Pedagang Kecil yang Berisik

Selain itu, puluhan massa juga mendesak
Asosiasi Lembaga Survei mencabut dan membekukan Rakata Institute karena telah melakukan kejahatan demokrasi.

“Eko diduga telah melecehkan dan penghinaan kepada media serta merendahkan martabat media massa di media sosial,\” ujar Ketua Forum Wartawan Online (Fortaline), Juniardi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Lampung.

Baca Juga  Pemprov Lampung Perkuat Kendali Inflasi Jelang Ramadan 2026

Sementara itu, koordonator aksi, Bowo Laksono, menambahkan dalam melakukan kegiatan surveynya, Eko cenderung tidak netral dan tendensius dengan melakukan penggiringan opini yang merugikan salah satu calon. \”Bawaslu harus mengusut tuntas kasus ini,” tegas Bowo.(Agis)

Berita Terkait

Pemkab Lamsel Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama
Pemprov Lampung Perkuat Kendali Inflasi Jelang Ramadan 2026
Larangan Simbolik Petasan vs Perut Pedagang Kecil yang Berisik
Emado’s Perluas Jaringan, Lampung Jadi Cabang ke-99
Kwarcab Pesawaran Serahkan Dana Bumbung Kemanusiaan ke Kwarda Lampung
Pemprov Lampung Lantik Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Triga Lampung Tagih Tanggung Jawab Menteri ATR/BPN soal HGU SGC
3.000 Bibit Kopi-Kakao Dibagikan, Menko Zulkifli Hasan Minta Petani Jaga Gunung Rajabasa

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 17:00 WIB

DPRD Lampung Dorong Keberlanjutan Rute Internasional Lampung–Malaysia

Selasa, 10 Februari 2026 - 23:27 WIB

Gubernur Mirza Pimpin HLM TPID Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan

Selasa, 10 Februari 2026 - 23:07 WIB

Pemprov Lampung Siapkan Percepatan Pembangunan Jalan Provinsi di 2026

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:59 WIB

Kostiana Dorong Digitalisasi UMKM di Peringatan HUT ke-51 IWAPI Lampung

Selasa, 10 Februari 2026 - 13:20 WIB

Yusnadi, Jembatan Kali Pasir Segera Dibangun, Ada Solusi Sementara

Senin, 9 Februari 2026 - 23:47 WIB

Pemprov Lampung Dukung Penuh Lampung Jadi Tuan Rumah PIN Papdi 2027

Senin, 9 Februari 2026 - 19:06 WIB

Andi Robi Diperiksa BK DPRD Lampung Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Senin, 9 Februari 2026 - 15:04 WIB

HPN 2026, Kostiana Ajak Pers Adaptif Hadapi Era Digital ‎

Berita Terbaru