Lampung Timur (Netizenku.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur (Lamtim), rencanakan panggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten setempat guna meminta penjelasan terkait peralihan anggaran mana saja yang dilakukan untuk dana penanganan Covid-19.
Wakil Ketua l DPRD Lamtim, Akmal Fatoni, mengatakan sampai saat ini DPRD belum menerima pemberitahuan atau tembusan dari pemerintah kabupaten terkait peralihan anggaran yang dilakukan untuk penanganan Covid-19.
\”Karena sampai saat ini belum ada tembusan yang kita dapat maka kita berencana besok panggil TPAD Pemkab Lamtim, guna mendengarkan penjelasan anggaran mana saja yang disisir untuk dana penanganan Covid-19 ini,\” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dilanjutkannya, penjelasan dari TPAD perlu diketahui, karena selama ini Pemkab Lamtim sudah beberapa kali mengatakan, baik itu melalui media bahwa telah menyediakan anggaran sebesar 56 miliar untuk penanganan Covid-19.
\”Kita juga berharap anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 tersebut bukan anggaran kegiatan yang skala prioritas,\” ungkapnya.
Masih dikatakannya, dalam hal penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh gugus tugas Pemkab Lamtim sangat diapresiasi. Namun, dalam hal ini pihaknya juga perlu tahu dana yang dipergunakan tersebut peralihan dari program apa saja.
\”Untuk besaran anggaran dalam penanganan Covid-19 tersebut kita tidak ada masalah, namun paling tidak kita harus tahu bahwa dana untuk penanganan Covid-19 tersebut disisir atau dialihkan dari kegiatan apa dan dari kantor OPD mana saja,\” ungkapnya.
Di tempat yang sama Wakil Ketua II DPRD Lamtim, Ariyan Putra Marga, mengatakan selain belum adanya pemberitahuan terkait efisiensi atau peralihan anggaran yang dilakukan Pemkab, ia juga sampai saat ini belum mengetahui sistem penyaluran bantuan untuk masyarakat.
\”Penyaluran bantuan yang akan dilakukan oleh pemkab tersebut belum kita tahu besarannya dan siapa saja yang berhak mendapat. Kita ketahui sekarang ini ada beberapa macam bantuan pemerintah, jadi jangan sampai tumpang tindih. Selain itu kita juga ingin tahu sebenarnya besaran anggaran yang telah sudah siap dibelanjakan itu ada berapa, sistem pembelanjaannya seperti apa dan siapa yang membelanjakan. Hal ini perlu ada penjelasan dari TAPD biar semuanya jelas. Kita juga tidak menginginkan nantinya ada kecemburuan sosial yang terjadi,\” ungkapnya. (Nainggolan/len)
