Persoalan kemacetan di lintasan penyeberangan Merak–Bakauheni yang kerap terjadi pada momentum hari besar keagamaan, seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Idulfitri, kembali menjadi sorotan. Keterbatasan dermaga dinilai sebagai salah satu faktor utama penyebab antrean panjang kendaraan di kedua pelabuhan tersebut.
Lampung (Netizenku.com): Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Hadi Yunanto, menegaskan pihaknya mendorong langkah antisipatif dan solusi konkret agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Ia menyampaikan, Komisi IV DPRD Lampung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung secara rutin melakukan kegiatan bersama dalam rangka persiapan menghadapi Nataru, sebagaimana yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seperti tahun 2024 lalu, ada kegiatan bersama antara Dinas Perhubungan dan Komisi IV. Kita akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan kesiapan,” ujar Budi saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh aspek operasional berjalan optimal. Apabila ditemukan kendala di lapangan, DPRD bersama pemerintah daerah akan segera mengambil langkah yang diperlukan agar pelayanan penyeberangan tetap berjalan lancar.
“Kalau memang dibutuhkan penambahan kapal, tentu bisa dilakukan. Tetapi semua itu akan dievaluasi secara menyeluruh, baik saat Nataru maupun Lebaran,” jelasnya.
Budi juga menyoroti keterbatasan jumlah dermaga yang hingga kini masih menjadi persoalan klasik. Ia menegaskan, setiap laporan masyarakat terkait keterbatasan infrastruktur pelabuhan akan ditindaklanjuti oleh DPRD.
“Keterbatasan dermaga ini harus menjadi perhatian serius. Jika ada laporan dari masyarakat, tentu akan kami dorong agar segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Lampung melalui Dinas Perhubungan atau pihak pengelola dermaga. Tujuannya agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” tegasnya.
Ia mendorong adanya inovasi dan pengembangan infrastruktur, termasuk penambahan dermaga panjang atau optimalisasi pelabuhan, guna mengurai kepadatan kendaraan saat puncak arus penyeberangan.
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai akar persoalan kemacetan di lintasan Merak–Bakauheni bukan terletak pada kekurangan kapal, melainkan keterbatasan infrastruktur pelabuhan.
Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo, menyebut jumlah dan kualitas dermaga yang terbatas membuat kapal-kapal yang telah mengantongi izin operasi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Masalah di Merak–Bakauheni bukan kekurangan kapal. Kapalnya justru sudah terlalu banyak. Yang gagal disiapkan negara adalah dermaga, baik dari sisi jumlah maupun kualitas,” ujar Khoiri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (14/12/2025).
Ia mengungkapkan, dari sekitar 70 kapal yang terdaftar dan siap beroperasi di lintasan tersebut, hanya sekitar 28 kapal per hari atau sekitar 30 persen yang dapat beroperasi akibat keterbatasan dermaga. Akibatnya, hari operasi kapal per bulan hanya sekitar 11 hari, jauh dari kondisi ideal.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga berpotensi berdampak pada kualitas layanan serta keselamatan penumpang.
Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan penyelesaian persoalan infrastruktur pelabuhan agar arus penyeberangan Merak–Bakauheni dapat berjalan lebih tertib, lancar, dan manusiawi, terutama pada momentum hari besar nasional dan keagamaan. (Tauriq)
