DPRD Bandarlampung Apresiasi Program Kesehatan dan Opini WTP BPK

Redaksi

Senin, 15 Februari 2021 - 14:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandarlampung Akhir Tahun Anggaran 2020 di Gedung Semergou Pemkot setempat, Senin (15/2). Foto: Netizenku.com

Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandarlampung Akhir Tahun Anggaran 2020 di Gedung Semergou Pemkot setempat, Senin (15/2). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): DPRD Kota Bandarlampung mengapresiasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dalam pelaksanaan Program Kesehatan Gratis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemkot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Apresiasi disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandarlampung Akhir Tahun Anggaran 2020 di Gedung Semergou Pemkot setempat, Senin (15/2).

Panitia Khusus DPRD Bandarlampung yang membahas LKPJ Wali Kota Bandarlampung Herman HN menyebutkan misi Pemkot Bandarlampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui program kesehatan telah mendorong angka harapan hidup di Kota Bandarlampung selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Kami mengapresiasi hasil pembangunan bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemkot Bandarlampung. Sehingga di 2020 angka harapan hidup di Kota Bandarlampung mencapai 71,37 persen melampaui target dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2020 sebesar 71 persen,\” kata Mungliana Susanto selaku Wakil Ketua Pansus.

Baca Juga  Pemkot dan DPRD Bandarlampung Sepakat Bahas 7 Raperda di Propemperda 2021

Berdasarkan hal tersebut, DPRD merekomendasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dengan memperkuat inovasi dan program sehingga indikator target dapat tercapai, lebih selektif, tepat sasaran dalam proses penyusunan program kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sehingga program kegiatan yang dianggarkan dapat terealisasi dengan baik, dan berdampak lebih luas bagi masyarakat Bandarlampung.

\”Di samping itu kami mengharapkan adanya evaluasi peningkatan realisasi anggaran yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan pada masayarakat yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),\” ujar Mungliana.

Baca Juga  Disebut Zona Merah, Walikota Bandarlampung Belum Lirik PSBB

Sementara untuk perolehan Opini WTP dari BPK RI selama masa kepemimpinan Wali Kota Herman HN, 10 tahun atau 2 periode, DPRD berharap agar dapat terus dipertahankan pada pemerintahan di masa mendatang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi kemitraan kepada masyarakat dan dunia usaha.

\”Selain itu perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kegiatan. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja OPD,\” kata dia.

Pemkot Bandarlampung Raih WTP Award

Baca Juga  Armada Pengangkut Kurang, Sampah Menumpuk di TPS Langkapura

Pada Selasa 22 September 2020 lalu, Pemerintah Kota Bandarlampung meraih penghargaan WTP Awards dari Kementerian Keuangan RI.

Pemkot menerima WTP Awards atas capaian laporan keuangan yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut, 2010-2020.

WTP Awards diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Wali Kota Bandarlampung Herman HN dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara virtual di Gedung Semergou.

Sri Mulyani menilai audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandarlampung telah memenuhi empat kriteria di antaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. (Josua)

Berita Terkait

YKWS: Banjir di Balam Bukan Semerta Bencana Alam
Libur Lebaran, Lonjakan Wisata Balam Capai 30 Persen
Tak Hanya Citra Garden, Pengembang Perumahan Diminta Proaktif
Soal Banjir, Dewan Nilai Pemkot Balam bak Pemadam Kebakaran
Awal Mei PDI-P Balam Buka Penjaringan, Eva Dwiana Masih Miliki Kans
PLN UID Lampung Siap Amankan Pasokan Listrik Idul Fitri 1445H
PGN Pastikan Layanan Gas Bumi Aman dan Handal Selama Idul Fitri 1445 H
5.752 WBP Kanwil Kemenkumham Lampung Diusulkan RK Idul Fitri 2024

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 20:05 WIB

Disnaker Lampung Bakal Turunkan Tim Pengawas dan Mediator untuk Selesaikan Permasalahan THR

Jumat, 19 April 2024 - 19:59 WIB

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 April 2024 - 19:49 WIB

Realisasi penyaluran KUR Peternakan Lampung Capai Rp1,51 triliun

Kamis, 18 April 2024 - 21:58 WIB

Umar Ahmad dan Sinyalemen Dukungan PDI Perjuangan

Kamis, 18 April 2024 - 20:42 WIB

Gubernur Arinal Ajak Semua Pihak Wujudkan Lampung Sebagai Lumbung Ternak Nasional

Kamis, 18 April 2024 - 19:49 WIB

DPD PDI Perjuangan Santai Tanggapi Rumor Umar Ahmad-Edi Irawan

Kamis, 18 April 2024 - 13:38 WIB

Lampung Memperkaya Kalender Pariwisata dengan 90 Kegiatan Tahun 2024

Kamis, 18 April 2024 - 12:42 WIB

6 Trayek Baru Angkutan Perintis Lampung Diajukan

Berita Terbaru

Ilustrasi THR. Foto: Ist.

Lampung

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 Apr 2024 - 19:59 WIB