DPRD Bandarlampung Apresiasi Program Kesehatan dan Opini WTP BPK

Redaksi

Senin, 15 Februari 2021 - 14:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandarlampung Akhir Tahun Anggaran 2020 di Gedung Semergou Pemkot setempat, Senin (15/2). Foto: Netizenku.com

Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandarlampung Akhir Tahun Anggaran 2020 di Gedung Semergou Pemkot setempat, Senin (15/2). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): DPRD Kota Bandarlampung mengapresiasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dalam pelaksanaan Program Kesehatan Gratis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemkot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Apresiasi disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandarlampung Akhir Tahun Anggaran 2020 di Gedung Semergou Pemkot setempat, Senin (15/2).

Panitia Khusus DPRD Bandarlampung yang membahas LKPJ Wali Kota Bandarlampung Herman HN menyebutkan misi Pemkot Bandarlampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui program kesehatan telah mendorong angka harapan hidup di Kota Bandarlampung selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga  Solusi Banjir Kota Bandar Lampung, Forum DAS Siapkan 1.500 Titik Prioritas

\”Kami mengapresiasi hasil pembangunan bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemkot Bandarlampung. Sehingga di 2020 angka harapan hidup di Kota Bandarlampung mencapai 71,37 persen melampaui target dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2020 sebesar 71 persen,\” kata Mungliana Susanto selaku Wakil Ketua Pansus.

Berdasarkan hal tersebut, DPRD merekomendasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dengan memperkuat inovasi dan program sehingga indikator target dapat tercapai, lebih selektif, tepat sasaran dalam proses penyusunan program kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sehingga program kegiatan yang dianggarkan dapat terealisasi dengan baik, dan berdampak lebih luas bagi masyarakat Bandarlampung.

\”Di samping itu kami mengharapkan adanya evaluasi peningkatan realisasi anggaran yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan pada masayarakat yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),\” ujar Mungliana.

Baca Juga  3 Konstituen Dewan Pers di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama

Sementara untuk perolehan Opini WTP dari BPK RI selama masa kepemimpinan Wali Kota Herman HN, 10 tahun atau 2 periode, DPRD berharap agar dapat terus dipertahankan pada pemerintahan di masa mendatang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi kemitraan kepada masyarakat dan dunia usaha.

\”Selain itu perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kegiatan. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja OPD,\” kata dia.

Pemkot Bandarlampung Raih WTP Award

Baca Juga  Baru 50 Persen SPPG di Bandar Lampung Kantongi SLHS

Pada Selasa 22 September 2020 lalu, Pemerintah Kota Bandarlampung meraih penghargaan WTP Awards dari Kementerian Keuangan RI.

Pemkot menerima WTP Awards atas capaian laporan keuangan yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut, 2010-2020.

WTP Awards diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Wali Kota Bandarlampung Herman HN dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara virtual di Gedung Semergou.

Sri Mulyani menilai audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandarlampung telah memenuhi empat kriteria di antaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. (Josua)

Berita Terkait

Solusi Banjir Kota Bandar Lampung, Forum DAS Siapkan 1.500 Titik Prioritas
Smart BRT Itera, Model Transportasi Masa Depan Lampung
Baru 50 Persen SPPG di Bandar Lampung Kantongi SLHS
3 Konstituen Dewan Pers di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama
Pompa Air di Perum Bukit Beringin Raya Rusak, Kadis Perkim Minta PT Sinar Waluyo Tanggung Jawab
Kwarda Lampung Sambut Pembentukan Racana UIM
Disdikbud Lampung Kembali Gelar UKG
Yuliana Safitri, Kontraktor Perempuan Lampung yang Kini Menjalani Penahanan, Tetap Teguh Menghadapi Proses Hukum

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:25 WIB

Pansus DPRD Lampung Soroti LKPJ 2026, Minim Data dan Indikator Kinerja

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:56 WIB

DPRD Lampung Soroti Pengawasan Lapak Kurban Musiman Jelang Iduladha

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:14 WIB

Korban TPPO Dipulangkan, Dewi Mayang Suri Djausal Apresiasi Polda Lampung

Selasa, 12 Mei 2026 - 17:43 WIB

Rakerda 2026, Jihan Ajak Pramuka Perkuat Karakter Pemuda

Selasa, 12 Mei 2026 - 16:42 WIB

DPRD Lampung Dukung Proyek PSEL, Ubah 1.100 Ton Sampah Jadi Energi Listrik

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:12 WIB

MBG Lampung 2026 Diprediksi Datangkan Rp12 Triliun

Senin, 11 Mei 2026 - 20:25 WIB

DPRD Lampung Siapkan Raperda Urban Farming

Senin, 11 Mei 2026 - 20:19 WIB

Gubernur Mirza Kawal Percepatan PSEL Lampung Raya

Berita Terbaru

Lampung Selatan

Pemkab Lampung Selatan Percepat Transformasi Sistem Kerja ASN

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:41 WIB

Lampung Selatan

Lampung Selatan Tuntaskan 99,9 Persen Imunisasi Zero Dose 2026

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:38 WIB

Tulang Bawang Barat

Kementan Salurkan Bantuan Tebu, Kopi, dan Kakao untuk Petani Tubaba

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:11 WIB