Lampung Barat (Netizenku.com): Permintaan Pemkab Pesisir Barat, untuk mengajak Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat (HMPPB) melakukan audiensi terkait aksi peduli koin beberapa waktu lalu, ditolak karena tidak melalui mekanisme resmi.
Sekretaris Bidang Humas HMPPB, Irwando mengaku beberapa waktu lalu utusan bupati mengajak HMPPB untuk melakukan audiensi, tetapi karena yang meminta itu lembaga pemerintahan dan pihaknya merupakan organisasi resmi, maka diharapkan juga menggunakan jalur resmi.
\”Kita sama-sama lembaga resmi, jadi harus melalui prosedur yang resmi, walaupun organisasi kami hanya kumpulan mahasiswa dan pemuda, tetapi kami bangga melakukan yang legalitas,\” kata dia, Senin (9/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Irwando, pihaknya tidak keberatan kalau bupati setempat mau mengajak audiensi terkait aksi dan kritikan yang disampaikan HMPPB, tetapi karena HMPPB bukan organisasi perseorangan, maka harus melalui prosedur.
\”Aksi yang kami lakukan atas nama organisasi, jadi apakah permintaan bupati untuk audiensi akan kami terima harus melalui persetujuan semua anggota,\” harap Irwando.
Sementara sehari sebelumnya, HMPPB melakukan audiensi dengan alumni SDN III Pasar Krui di Bandar Lampung, selain mendapat dukungan moral terhadap aksi peduli koin, juga menerima bantuan dari alumni yang diserahkan Isna Subana.
\”Kemarin kami diundang Cikwo Isna, dan Alhamdulillah selain mendapat support moral sebagai alumni, beliau juga memberikan bantuan sebesar Rp2,1 juta dan juga anaknya menyerahkan celengan, yang meminta untuk disampaikan secara langsung dengan saudara-saudaranya di Krui,\” kata Irwando.
Sementara Isna, mengatakan sumbangan yang diberikan kepada HMPPB sebagai rasa prihatin dan sedih atas nasib siswa-siswi SDN III Pasar Krui Pesisir Tengah yang terlantar akibat kebijakan Pemkab Pesisir Barat.
\”Saya prihatin dan sedih dengan dirampasnya hak pendidikan siswa-siswi SDN III, dan kami alumni akan terus mendukung gerakan yang dilakukan oleh HMPPB,\” kata Isna.
Seperti diketahui, atas kebijakan Pemkab Pesisir Barat yang merampas hak pendidikan siswa-siswi SDN III Pasar Krui Pesisir Tengah yang dihancurkan untuk lokasi pembangunan kantor bupati, saat ini siswa sekolah tersebut harus melakukan proses belajar mengajar menumpang di sekolah lain. (Iwan)
