Bandarlampung (Netizenku.com): Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Bandarlampung menjelaskan alih fungsi lahan di kawasan Hutan Lindung Batu Srampog Register 17, Kecamatan Panjang.
Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandarlampung 2021-2041 disebutkan kawasan Hutan Lindung Batu Srampog Register 17 rencananya menjadi kawasan permukiman.
Perda Nomor 4 Tahun 2021 ini disahkan oleh DPRD Bandarlampung pada 24 Desember 2021 dan merupakan perda usulan Pemkot Bandarlampung untuk merevisi Perda RTRW sebelumnya pada Rabu, 29 September 2021.
Kepala Disperkim Bandarlampung, Yustam Effendi, mengatakan hasil kajian pihaknya menemukan kawasan Hutan Lindung Batu Srampog sudah dihuni oleh masyarakat, jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai Hutan Lindung.
“Perumahan itu adalah perumahan yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat, bukan dikelola pengembang atau difasilitasi oleh pemerintah daerah,” kata Yustam.
Dia menjelaskan proses revisi Perda RTRW tersebut cukup panjang.
Dimulai pada 2018 dengan melibatkan lintas lembaga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi, pengusaha, serta LSM, dengan dua kali konsultasi publik.
“Nah kemarin itu kita bahas, baik tingkat sini maupun pusat, karena sudah berdirinya permukiman penduduk itu sekitar 2,3 hektare kami membuat surat kepada KLHK melalui perwakilan di sini, BPKH Wilayah XX, karena mereka yang punya datanya,” ujar dia.
Sehingga Disperkim menyusun outline untuk mengusulkan wilayah tersebut sebagai permukiman.
Namun Yustam mengaku sampai saat ini KLHK belum memberikan persetujuan terhadap alih fungsi kawasan Hutan Lindung Batu Srampog.
“Jadi di dalam Perda RTRW itu hanya diplot saja, dan wilayahnya masih masuk di kehutanan. Tapi kembali lagi keputusannya bukan dari pemerintah daerah,” tegas dia. (Josua)
Baca Juga: Kertas Posisi Walhi Kritisi Perda RTRW Bandarlampung
