Dewan Minta DKP Hentikan Reklamasi PT. SJIM

Redaksi

Rabu, 13 September 2023 - 21:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menghentikan proyek reklamasi yang dilakukan oleh PT. Sinar Jaya Inti Mulya (SJIM) di bibir pantai, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa proyek reklamasi ini diduga belum memiliki izin yang diperlukan dari DKP maupun Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Baca Juga  Thomas Amirico Tekankan Kompetensi Guru di Tengah Wacana Penghapusan Kenaikan Kelas Otomatis

Anggota Komisi 1 DPRD Lampung, Watoni Noerdin, menegaskan bahwa perusahaan harus mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku. Jika PT. SJIM tidak memiliki izin yang diperlukan, maka kegiatan mereka harus dihentikan sesegera mungkin.

“Kita ini negara hukum, harus taat hukum, segala sesuatu yang dilakukan harus memiliki izin dalam hal ini Kementerian Kelautan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung,” ujarnya, Rabu (13/9).

Baca Juga  Lampung Raih Penghargaan BSSN, 100 Persen Kabupaten/Kota Miliki TTIS Teregistrasi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Watoni juga meminta agar PT. SJIM tidak menghindari tanggung jawab mereka terhadap aturan yang berlaku. Proyek reklamasi harus memperoleh persetujuan dari Dinas Perhubungan dan DKP sebelum dilaksanakan.

Ia menekankan bahwa reklamasi yang mencakup lebih dari sepuluh hektar tidak bisa diabaikan begitu saja. Dampaknya dapat merusak lingkungan laut, termasuk terumbu karang, serta mengancam mata pencarian nelayan dengan penurunan hasil tangkapan ikan.

Baca Juga  Gubernur Mirza Kukuhkan Kepala BPKP dan Pengurus AAIPI Lampung 2026–2029

“Sertifikat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan analisis dampak lalu lintas harus dipertimbangkan secara serius,” tambah Watoni.

DPRD Provinsi Lampung mendesak agar Dinas Kelautan dan Perikanan segera mengusut proyek reklamasi ini dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. (Luki)

Berita Terkait

Gubernur Lampung Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Progres Pembangunan Capai 92,51 Persen
Rezki Wirmandi Dilantik sebagai Ketua Bidang Infrastruktur BPP HIPMI
Mirza Minta Penyusunan Prolegnas 2027 Perhatikan Persoalan Agraria di Lampung
Lampung Jadi Pilot Project Nasional Program Masyarakat Sadar Hukum
Warisan Budaya Tak Benda Lampung Tembus 120, Lampaui Target
BULOG Salurkan 37.838 Ton Beras Bantuan Pangan untuk Warga Lampung
Lampung Sentra Pengembangan Bibit Kakao Nasional
Pemkot Bandar Lampung Siapkan Rumah Subsidi untuk Guru, Kota Baru Jadi Opsi Lokasi

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 21:33 WIB

Gubernur Lampung Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Progres Pembangunan Capai 92,51 Persen

Sabtu, 21 November 2026 - 13:11 WIB

Rezki Wirmandi Dilantik sebagai Ketua Bidang Infrastruktur BPP HIPMI

Sabtu, 21 November 2026 - 08:31 WIB

Mirza Minta Penyusunan Prolegnas 2027 Perhatikan Persoalan Agraria di Lampung

Sabtu, 21 November 2026 - 08:28 WIB

Lampung Jadi Pilot Project Nasional Program Masyarakat Sadar Hukum

Jumat, 20 November 2026 - 21:51 WIB

BULOG Salurkan 37.838 Ton Beras Bantuan Pangan untuk Warga Lampung

Jumat, 20 November 2026 - 19:18 WIB

Lampung Sentra Pengembangan Bibit Kakao Nasional

Jumat, 20 November 2026 - 17:02 WIB

Pemkot Bandar Lampung Siapkan Rumah Subsidi untuk Guru, Kota Baru Jadi Opsi Lokasi

Jumat, 20 November 2026 - 16:47 WIB

UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen, Gubernur Tetapkan Alfa 0,8

Berita Terbaru