Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menyoroti lonjakan alokasi dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (10/6/2025).
Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tubaba yang telah menyampaikan Raperda tepat waktu serta keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Meski demikian, Fraksi NasDem mengingatkan agar capaian WTP tidak dijadikan alasan untuk berpuas diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebaliknya, ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Revin Panggabean, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Tubaba, dalam rapat paripurna.
Menurut Revin, perhatian utama Fraksi NasDem tertuju pada alokasi belanja hibah yang naik hampir 50 persen dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp30,09 miliar pada 2023 menjadi Rp45,03 miliar di tahun 2024. Tingkat realisasi anggaran tersebut pun tercatat tinggi, mencapai 98,49 persen.
Fraksi NasDem mencatat dua hal penting terkait belanja hibah tersebut. Pertama, belum terlihat secara jelas dampak nyata penyaluran dana hibah terhadap program prioritas Bupati maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, masih minimnya transparansi terkait siapa saja penerima hibah, jenis kegiatan yang didanai, serta kriteria kelayakan penerima.
“Fraksi NasDem mendorong agar ke depan, penyaluran dana hibah dilakukan secara lebih transparan, terukur, dan akuntabel, sesuai prinsip keterbukaan informasi publik,” tegas Revin.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, Fraksi NasDem juga menemukan banyak organisasi kemasyarakatan belum memahami prosedur pengajuan hibah. Oleh karena itu, Fraksi meminta Pemkab Tubaba untuk menyelenggarakan sosialisasi secara menyeluruh agar akses informasi terbuka luas bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menilai dana hibah semestinya dialokasikan untuk organisasi yang memberikan kontribusi nyata terhadap program prioritas Bupati. Fokus utama diarahkan pada sektor pendidikan dan pelatihan masyarakat, peternakan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.
“Dengan pengelolaan yang tepat, dana hibah bisa menjadi alat strategis untuk mendukung visi-misi Bupati dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah,” pungkas Revin. (Arie)
