Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Sekretaris Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Ir Novriwan Jaya SP, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten setempat dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan tim Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Lampung guna mencapai Opini Wajar Tanpa Pengacualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu ditegaskannya dalam rapat Entry Meeting PDTT BPK RI (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Lampung di Ruang Rapat Sekda, Kantor Bupati Tubaba, Panaragan, Senin (24/10).
Untuk mencapai Opini WTP, Novriwan Jaya mengharapkan bimbingan dan arahan dari Tim BPK-RI Perwakilan Lampung sehingga apa yang ditargetkan dalam pencapaian WTP tetap terus tercapai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tahun ini Tubaba telah mendapatkan Opini WTP atas LHP tahun Anggaran 2021, dan opini ini diraih Tubaba sebanyak sebelas kali berturut-turut dari BPK RI sejak tahun 2011 silam,” kata dia.
Sekda dalam arahannya, meminta seluruh OPD untuk bekerjasama dan saling berkoordinasi, menyampaikan apa yang dibutuhkan, sehingga tugas Tim BPK RI Perwakilan Lampung dalam melakukan pemeriksaan tidak terhambat,” mintanya.
Sementara itu Ny. Sri Andayani Selaku Pengendali Teknis Tim BPK-RI Perwakilan Lampung menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke Tubaba yang ditugaskan oleh BPK-RI untuk melakukan pemeriksaan atas belanja tahun 2022.
“Kami harapkan Kabupaten Tubaba tetap dengan desainnya, pengendali internalnya yang bagus. Jadi kami 15 hari berada disini yang pertama untuk melihat desainnya seperti apa perencanaan belanjanya, kemudian pelaksanaan dan kemudian pelaporan pertanggungjawabannya,” ungkap Sri Andayani.
Sri Andayani menjelaskan selama 15 hari di Tubaba, tim akan melakukan beberapa pengujian yang dilakukan secara uji petik untuk melihat dimana resiko yang ada di Tubaba, terdapat diperencanaan atau pelaksanaan.
“Mohon kepada bapak/ibu kepala OPD dapat memberikan semua data dan informasinya secara fair kepada tim. Pemeriksaan belanja ini adalah kesimpulan apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Kriteria yang akan kita gunakan yaitu semua kriteria tentang belanja, baik itu APBD, Perda (Peraturan Daerah), Permendagri dan bisa juga Perpres,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris DPRD Tubaba Rudi Riansyah, Kepala BPKAD Mirza Irawan, Kepala Inspektorat Perana Putra, Kepala Dinas Pendidikan Budiman Jaya, Sekretaris Dinas Kesehatan Eka Riyana, Sekretaris BPKAD Mukmin, Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemkab Tubaba Haderiansyah, dan beberapa pejabat lainnya. (Arie/Leni)
