oleh

BNN Provinsi Dorong Pemkot Bandarlampung Bentuk BNN Kota

Bandarlampung (Netizenku.com): Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung mendorong 9 daerah di Provinsi Lampung untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024.

Sosialisasi Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan tema Perang Melawan Narkoba (War On Drugs) di Era Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar) diikuti seluruh Kepala OPD Pemkot Bandarlampung di Aula Gedung Semergou, Rabu (23/6).

Kepala BNN Provinsi Lampung, Brigjen Pol Drs Jafriedi MM, mengatakan hingga saat ini ada lima daerah yang sudah memiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten/Kota. Yaitu Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Way Kanan, Tanggamus.

Untuk Lampung Utara pada 2020 pemerintah kabupaten setempat telah menyampaikan usulan peralihan dari lembaga berbentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) ke BNN Provinsi Lampung.

Sementara 9 daerah yang belum memiliki BNN Kabupaten/Kota adalah Bandarlampung, Lampung Tengah, Mesuji, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulangbawang Barat, Tulang Bawang, Pringsewu, Pesawaran.

Baca Juga  Polres Pringsewu Nyatakan Berkas Perkara Penyalahgunaan Narkoba P21

“Kalau punishment mungkin belum ada bagi daerah yang belum ada (BNN) tapi sanksi moral lah. Kan ini monitoring dan evaluasi,” kata Jafriedi di Aula Gedung Semergou.

Melalui sosialisasi P4GN, lanjut dia, BNN Provinsi Lampung mendorong daerah melakukan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba).

“Saya mengunjungi kepala daerah dan melakukan sosialisasi di samping mengunjungi BNN Kabupaten/Kota, Polres, Lembaga Pemasyarakatan. Di situlah saya menyampaikan sosialisasi,” ujar dia.

Dari sosialisasi yang dilakukan BNN Provinsi Lampung, kata dia, pada prinsipnya pemerintah kabupaten/kota memiliki keinginan yang sama untuk memberantas narkotika.

“Visinya sama tapi kadang-kadang sosialisasinya belum sampai dan regulasinya belum dibuat,” kata dia.

Jafriedi menjelaskan personel BNN Kabupaten/Kota bersifat vertikal atau koordinasi dengan pusat bukan pemerintah daerah. Sementara Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) dibentuk melalui surat keputusan kepala daerah setempat.

Baca Juga  Operasi Antik Krakatau 2021, Polres Pringsewu Ringkus 33 Tersangka Narkoba

Peralihan lembaga BNK menjadi BNNK harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat seperti Menpan RB dan Badan Kepegawaian Nasional.

“Lembaga BNK yang mau menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten/Kota harus melewati peralihan karena pegawainya masih pegawai kabupaten/kota,” ujar dia.

BNNK Bandarlampung Terkendala Moratorium

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sukarma Wijaya, mengatakan Pemerintah Kota sudah beberapa kali mengadakan upaya adanya BNN Kota Bandarlampung.

“Upaya ini sudah kita mulai sejak 2017 dan 2018. Sebelumnya BNK itu ada, tapi karena kevakuman dan pembaharuan sistem organisasi sehingga dianggap perlu melakukan revisi-revisi,” kata Sukarma.

Dia menuturkan pada 2018, dirinya mendatangi langsung Kantor BNN RI di Cawang untuk menyampaikan surat permohonan. Namun pada saat itu BNN RI belum memberikan balasan.

“Surat kami diterima tapi belum bisa dibalas. Terbalasnya surat kami itu sudah di 2019. Melalui surat bernomor B/2844/VIII/RO/OT.00/2019 BNN pertanggal 14 Agustus 2019 yang intinya dikatakan apa yang menjadi maksud keinginan Pemkot Bandarlampung mendirikan kelembagaan BNK Bandarlampung itu belum bisa diajukan ke Kemenpan RB. Alasannya waktu itu karena moratorium,” jelas dia.

Baca Juga  Sambut New Normal, Kesadaran Masyarakat Lambar Rendah

Dalam kegiatan sosialisasi P4GN itu, Sukarma mengaku tidak mengetahui adanya pembaharuan dan pembukaan kembali moratorium oleh pemerintah pusat.

“Kami sekarang ini butuh semacam surat, kalau bukan Inpres minimal setingkat menteri yang mengatakan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melakukan pembentukan kelembagaan,” ujar dia.

Sukarma mengatakan mendukung penuh Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024. Namun dia menilai perlu ada sinkronisasi dengan Satnarkoba Polresta Bandarlampung dan Ditnarkoba Polda Lampung terkait operasional BNK Bandarlampung ke depannya.

“Sehingga tidak jalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya,” tutup dia. (Josua)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *