Bandarlampung (Netizenku.com): Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, memberikan sosialisasi \”Anti Politik Uang, Hoaks, Politisasi SARA, dan Covid-19 untuk Pilwakot Bandarlampung Tahun 2020 yang Berintegritas dan Sehat\” di Hotel Emersia, kota setempat, Minggu (4/10).
Fritz Edward Siregar mengatakan Pilkada 2020 menjadi batu uji bagi semua pihak dalam menjalankan pemilihan yang berdampingan dengan pandemi Covid-19.
\”Alhamdulilah kampanye di 2020 akan berbeda dengan kampanye yang ada pada pilkada lain. Akan ada pembatasan-pembatasan, dan peningkatan volume di media dalam jaringan, kampanye secara masif di sosial media,\” kata Fritz di hadapan peserta yang terdiri dari tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
Dia menyebutkan masyarakat akan banyak menerima pesan singkat lewat WhatsApp terkait kampanye pasangan calon, di samping itu politik uang juga akan semakin meningkat.
\”Krisis ekonomi di masa pandemik membuat banyak orang kehilangan pekerjaan,\” ujarnya.
Bawaslu RI turun ke Provinsi Lampung guna memastikan kesiapan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan kampanye.
\”Kita melakukan sosialisasi dan deklarasi anti politik uang, anti politik SARA, dan terkait kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pilwakot Bandarlampung,\” katanya.
Deklarasi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat ini menjadi momentum kebersamaan dalam melakukan pengawasan Pilkada 2020 di Bandarlampung.
Dalam kegiatan tersebut, Fritz meninggalkan pesan tertulis dalam sebuah bingkai yang ditujukan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu di Bandarlampung.
\”Menjadi Pengawas Pemilu adalah tugas mulia. Menjaga kepercayaan rakyat penuh risiko dan melelahkan. Tapi Bapak Ibu tidak sendirian, jangan ragu. Ini tugas kita bersama. Selamat mengawasi!!\”
Sementara Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah dalam kata sambutannya menyampaikan pihaknya telah berulangkali menggaungkan anti politik uang, netralitas ASN, dan politisasi birokrasi kepada masyarakat.
\”Anti politik uang merupakan salah satu hal yang selalu kita gaung-gaungkan, dan kita sudah membuat suatu kelurahan anti politik uang seperti di Kecamatan Panjang,\” kata Candrawansah.
Dan kegiatan hari ini, lanjut dia, untuk kesekian kalinya Bawaslu Bandarlampung membuat acara sosialisasi terhadap hal-hal yang merusak tatanan demokrasi.
\”Saya berharap kepada unsur tokoh masyarakat yang ada di sini untuk memberikan kontribusi di setiap tahapan pemilihan, bukan hanya tahapan yang krusial, agar semua dapat berpartisipasi di setiap tahapan pemilihan,\” pungkas dia. (Josua)
