Liwa (Netizenku.com): Terkait sorotan LSM dan praktisi hukum terhadap oknum anggota DPRD Lampung Barat, yang mempersoalkan program 2019 yang terkandung dalam APBD yang baru disahkan, disesalkan anggota Badan Anggaran (Banang) Heri Gunawan dan Ismun Zani.
\”Saya menyesalkan kalau ada anggota DPRD dan Banang yang mempersoalkan anggaran ketika pembahasan dan pengesahan APBD telah berakhir,\” kata Heri Gunawan, Kamis (22/11).
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, semua catatan atau resume rapat tentang siapa yang bertanya dan apa yang dipertanyakan termasuk apa yang diperdebatkan ada pada notulen.
\”Saya yang mempersoalkan tentang pengadaan mobil dan urusan rumah tangga bupati, tetapi setelah mendapat jawaban yang jelas dari eksekutif saya maklum,\” kata Heri.
Apalagi kata dia, setelah dapat penjelasan dari pihak eksekutif tidak ada anggota Banang yang mempersoalkan atau keberatan dengan kedua item yang dipersoalkan oknum anggota Banang setelah APBD disahkan.
\”Saat kita lakukan pembahasan dengan perdebatan hingga tengah malam, pengadaan kendaraan dinas dan anggaran rumah tangga bupati sudah clear dan tidak ada anggota Banang yang menolak, jadi kalau sekarang menolak diluar panggung resmi, artinya anggota dewan tersebut tidak paham dengan tupoksi,\” sesal Heri.
Masih menurut Heri, seharusnya kalau anggota DPRD paham dengan tupoksi, ada ruang untuk melakukan pembedahan RAPBD yang diusulkan, bongkar semua alasan dan dasar program yang diusulkan.
\”Kita diberi ruang untuk menjerit, menolak saat pembahasan di tingkat komisi dan Banang, bongkar semua alasan dan dasar usulan tersebut, ketika tidak setuju buat penolakan,\” kata Heri, seraya mengajak seluruh anggota DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program 2019.
Sementara anggota komisi II DPRD Lampung Barat, Ismun Zani, merasa heran kalau ada kritikan terhadap APBD Lampung Barat TA 2019 oleh oknum anggota Banang. \”APBD 2019 itu produk DPRD, setelah melalui pembahasan yang prosedural, artinya dibahas dari tingkat komisi dan Banang, artinya paham betul proses yang sudah kita jalani bersama,\” kata Ismun.
Untuk itu kata Ismun, yang juga ketua DPD II Partai Golkar Lampung Barat, jangan sampai lembaga legislatif menimbulkan polemik di masyarakat. Dan kedepan tugas DPRD dengan masyarakat melakukan pengawasan.
\”Kita lihat dulu hasil dari evaluasi gubernur terhadap APBD yang sudah disahkan, dan tugas kita selanjutnya bersama masyarakat melakukan pengawasan apakah program itu dijalankan dengan benar atau tidak,\” kata dia. (iwan)
