Bandarlampung (Netizenku.com): Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Lampung menggelar rapat koordinasi sosialisasi dan desk konsultasi tentang perumahan terkait peraturan dan kebijakan pemerintah tahun 2018 di Ballroom Swiss-Bellhotel Lampung, Rabu (2/5).
Menurut Ketua Apersi Lampung Lisa Silawati, rakor tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi anggota yang kerap mengalami masalah dalam hal percepatan pembangunan perumahan.
\”Pencapaian target yang ditetapkan pemerintah, khususnya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan aturan terbaru dari Kementerian PUPR tentu ada masalah yang terjadi di lapangan, maka kami gelar rakor, anggota juga harus memahami aturan terbaru PUPR tentang rumah,\” kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia melanjutkan, Anggota Apersi Lampung berjumlah 80 pengembang. Setidaknya 1 pengembang bisa memiliki 2 hingga 3 lokasi perumahan. Maka Lisa optimis target 3000 unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa tercapai tahun ini.
\”Kita harus menjawab tantangan. Hal yang paling krusial yakni aturan baru, tentang pembangunan rumah secara teknis ada perubahan, biaya pemecahan sertifikat dari BPN masih tinggi padahal kita bangun rumah untuk pemerintah. MBR ini kan dibangun di pinggir kota, masalahnya adalah ketersediaan tiang listrik padahal sudah akad,\” imbuhnya.
Sementara itu, Saber Pungli, Endang Agustian, menekankan, agar proses transaksi jangan lewat pihak ketiga. \”Mohon sekiranya pokja bersinergi dengan baik. Seluruh yang punya pelayanan bisa memberikan masukan dan bersinergi terhadap pelayanan publik,\” ucapnya.
Untuk diketahui, agenda tersebut dihadiri oleh Ketua Apersi Lampung Lisa Silawati, Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Kementerian PUPR Lampung, Hebi Rakasiwi, Perwakilan PT PLN Distribusi Lampung, Agung Surana, Saber Pungli Endang Agustian, BPN Lampung Ian Prijal. (Aby)
