Liwa (Netizenku.com) : Berdasarkan surat Dewan Pengurus Korpri Lampung Barat, Nomor : 236/41/DP.Korpri-LB/2022 tertanggal 17 November, perihal HUT ke-51 Korpri Tahun 2022, yang meminta doorprize dikumpulkan paling lambat 24 November, tidak sepenuhnya dipatuhi.
Pasalnya berdasarkan data, hingga Jumat 25 November, dari jumlah aparatur sipil negara (ASN) Lampung Barat 3.849 orang baru terkumpul 934 buah, dengan rincian sepeda gunung 22 buah, sepeda kecil 15 buah, ditambah dispenser serta yang setara, tumbler atau yang setara total baru mencapai 934 buah.
Berdasarkan data tersebut, dari 34 pejabat eselon II B dan 15 camat yang dibebankan menyediakan sepeda gunung, 12 orang membangkang isi surat yang ditandatangani Ketua DP Korpri Nukman, dan 15 orang memberikan tidak sesuai spesifikasi serta 2.913 ASN membangkang perintah sesuai dengan isi surat yang ditandatangani Ketua DP Korpri Lampung Barat Nukman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut Ketua Front Rakyat Lampung Barat, Anton Cabara Ma’as, mengatakan, pejabat dan ASN yang tidak mematuhi surat ketua DP Korpri tersebut yang notabene seorang sekda, kemungkinan mereka sudah melakukan perlawanan secara terbuka, dan yang memberi mungkin ada rasa ketakutan.
“Kita harus berikan apresiasi bagi yang tidak patuh, karena selama ini mereka sudah dikenakan iuran Korpri tiap bulan yang sifatnya wajib, dimana mereka sendiri tidak tahu digunakan untuk apa, sekarang diminta lagi bahkan nilainya hingga jutaan,” kata Anton, Jumat (25/11).
Karena menurut Anton, iuran yang dibebankan bagi ASN golongan IV sebesar Rp15 ribu, golongan III Rp10 ribu dan golongan II Rp5000, apabila dilihat dari jumlah ASN yang mencapai 3.849 orang, sudah puluhan juta rupiah yang terkumpul tiap bulan.
“Organisasi didirikan untuk memberikan manfaat kepada anggotanya, saya yakin termasuk Korpri, nah yang terjadi di Lampung Barat akhir-akhir ini malah menjerat, termasuk membebani mereka membeli batik garuda beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.
Dijelaskan Anton, kebijakan ketua Korpri tersebut, secara tidak langsung merusak nama bupati dan wakil bupati Lampung Barat di mata ASN, karena tidak mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“ASN itu bagian dari masyarakat, sementara misi penting pak bupati adalah menjadikan Lampung Barat hebat dan sejahtera, sementara kelakuan anak buahnya tidak mencerminkan hal tersebut,” tandas Anton. (Iwan)
