Pesawaran (Netizenku.com): Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) menggelar dialog terbuka bersama Ketua DPRD Sementara Achmad Rico Julian dan Wakil Ketua I sementara M Nasir, Kamis (26/09/24).
Dialog membahas soal karut marut kondisi keuangan Pemkab Pesawaran yang oleh Ketua AMP Safrudin Tanjung disebut sudah parah.
Kepada dua unsur pimpinan sementara DPRD itu, Safrudin membeberkan pinjaman Pemkab Pesawaran kepada PT BJB (Bank Jabar) sebesar Rp80 miliar telah mengakibatkan beban berat bagi keuangan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak korban akibat pinjaman itu. Terjadi gagal bayar pada kegiatan fisik, hingga gagal membayar gaji aparatur desa selam 4 bulan sejak 2021 lalu,” beber Tanjung.
Tanjung mendesak DPRD Pesawaran segera bersikap tegas meminta keterangan Pemkab Pesawaran supaya karut marut ini tidak terus membebani keuangan daerah.
“Kalau gali lubang tutup lubang oke lah. Tapi kalau gali lubang terus menerus, ya harus ditindak, dibereskan cepat-cepat,” tegas Tanjung.
Menuruy Tanjung apa yang telah dilakukan Pemkab Pesawaran sudah sangat keterlaluan. Bupatinya, ungkap Tanjung, telah mengangkangi perbup yang dia sendiri.
Parahnya lagi, lanjut Tanjung, dari informasi yang ia peroleh, Pemkab berniat mengajukan utang kembali kepada BJB, setelah pinjaman Rp80 miliar lunas. Pinjaman baru yang akan diajukan rencananya untuk membayar pinjaman Pemkab yang bertaburan di mana-mana.
“Ini kan konyol. DPRD harus mencegah itu,” pinta Tanjung.
Ketua DPRD sementara Achmad Rico Julian dan Wakil ketua I M Nasir sangat merespons positif laporan AMP ini.
“Yang jelas kami mendukung, apalagi untuk kepentingan masyarakat, pasti kami tindaklanjuti,” tegas Rio.
Diketahui, dua unsur pimpinan sementara DPRD Pesawaran tersebut berasal dari partai pendukung paslon Nanda Indira-Antonius.
“Soal dukungan partai itu soal lain. Kalau untuk urusan kepentingan masyarakat, kami tentu berpihak kepada masyarakat,” katanya lagi.
Rio berjanji DPRD akan membahas serius masalah memburuknya keuangan tersebut setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk .
Sementara Wakil ketua sementara M Nasir mengaskan dirinya siap mengkritisi semua kebijakan bupati yang dianggap salah dan tidak memihak ke masyarakat.
“Kami pastikan akan mengakomodir semua usulan AMP. Siapa pun bupatinya kita akan kritisi. Mungkin kalau di zaman saya dulu tidak mungkin terjadi ada hutang sebesar itu. Yang jelas siapa pun yang jadi bupati kita akan kuliti. Kita ingin APBD kita sehat,” tegas Nasir.(soheh)
