Adopsi Cara Jakarta, Adipura Jadi Tempat Pajang Nama Penunggak Pajak

Redaksi

Selasa, 1 Mei 2018 - 17:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Poto: Ilustrasi/Ist

Poto: Ilustrasi/Ist

Bandarlampung (Netizenku.com): DPRD Kota Bandarlampung mengusulkan agar Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) mengumumkan nama-nama wajib pajak (WP) yang melakukan penunggakan pajak. Diketahui, hal ini diusulkan guna membuat jera para penunggak pajak.

Salah satu cara yang diusulkan yakni memasang pengumuman di bliboard atau banner tentang siapa dan tempat usaha mana yang menunggak pajak tertinggi.

\”Kalau saya boleh usul, gimana kalau ada pemasangan banner atau bliboard yang memuat nama-nama WP yang melakukan pengemplangan dan menunggak pajak tertinggi, minimal urutan 5 besar,\” ujar anggota Komisi II DPRD Bandarlampung, M Yusuf Erdiyansyah Putra saat mengadakan hearing dengan BPPRD Bandarlampung, Senin (30/4) lalu.

Baca Juga  Disnaker "Pelototi" Perusahaan yang Tidak Bayar THR Utuh

Ia juga mengatakan , pemasangan ini dilakukan untuk menerapkan sanksi moral, mengadopsi konsep di Jakarta, yang mana WP penunggak pajak dipasang di bliboard. \”Pemasangan ini juga dilakukan ditempat strategis, atau pusat keramaian, seperti bundaran tugu adipura. Pasti tempat usaha itu malu,\” kata dia.

Usulan penempelan stiker yang bertuliskan \”tempat usaha ini menunggak pajak \” pun, lanjut di, bisa dilakukan di tempat penunggak pajak. \”Misalkan ditempel di kaca rumah makan yang menunggak pajak,\” tegas dia.

Baca Juga  Besok Pemkot Vaksinasi 3.390 Warga Usia 18-59 Tahun

Sementara, Kepala BPPRD Bandarlampung, Yanwardi menyambut baik usulan tersebut, dan menurutnya hal tersebut  bagus dilakukan. \”Kami terima usulan tersebut, menurut saya itu ide yang menarik, untuk membuat jera penunggak pajak, dan hal ini bisa kita terapkan di Bandarlampung, \”ujar Yanwardi.

Ia juga mengatakan, sanksi moral tersebut dirasa cukup tepat, mengingat usaha BPPRD selama ini kurang berhasil. \”Ya lebih baik sanksi moral saja dilakukan, karena selama ini juga pihak UPT kami juga sudah bosan datang untuk menagih tunggakan pajak yang telah berbulan-bulan,” pungkasnya.(Agis)

Berita Terkait

Pj. Gubernur Samsudin Buka Kegiatan Up Grading Keluarga Besar Jaringan Sekolah Islam Terpadu Wilayah Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Serahkan SK Perpanjangan Penjabat Bupati Lampung Barat
Pj Gubernur Lampung Membuka Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan (PKJ) Tahun 2024
Pj. Gubernur Lampung Serahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025, Simbol Pelaksanaan APBN Pemerintahan Baru 
Pj. Sekdaprov Buka Rakor Swasembada Pangan Provinsi Lampung
Pastikan Kesiapan Siaga Nataru, PLN cek SPKLU di Jalur Mudik Sumsel-Lampung
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Membuka Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024
Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Percepatan RTRW-RDTR

Berita Terkait

Sabtu, 21 Desember 2024 - 15:07 WIB

Pembangunan Masjid Al Hijrah Kotabaru Siap Dilanjutkan

Jumat, 13 Desember 2024 - 19:48 WIB

Pj. Gubernur Lampung Buka Kompetisi Drone Wonderful Lampung 2024

Minggu, 8 Desember 2024 - 16:53 WIB

Komunitas TurunTangan Lampung Selenggarakan Program Kaleidoskop Dunia

Kamis, 28 November 2024 - 14:23 WIB

Telkomsel Perluas Jangkauan Jaringan 4G/LTE di Pulau Legundi dengan Teknologi Rural Star

Sabtu, 28 September 2024 - 20:07 WIB

PT ASDP Indonesia Ferry Bakauheni Bantu Bangun MI Al-Ikhlas Pasca Terbakar

Jumat, 27 September 2024 - 19:06 WIB

Calon Bupati Petahana Lamsel, Kampanye di Desa Maja Kalianda

Kamis, 26 September 2024 - 14:40 WIB

Winarni, Perempuan Tangguh Inspiratif dari Desa Waygalih

Kamis, 26 September 2024 - 14:36 WIB

Nanang Ermanto: Tidak Mau Janji Muluk Tapi Utamakan Kesejahteraan Rakyat

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

Lampung Selatan

Pembangunan Masjid Al Hijrah Kotabaru Siap Dilanjutkan

Sabtu, 21 Des 2024 - 15:07 WIB