Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Lampung (Netizenku.com): Menurut Mirza, pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa mengingat sebagian besar penduduk Lampung tinggal di kawasan perdesaan dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Hal tersebut disampaikan Mirza saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPM Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (21/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Mirza menyebutkan Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk hampir 9,6 juta jiwa dan sekitar 70 persen di antaranya tinggal di wilayah perdesaan.
Meski memiliki potensi sumber daya alam dan komoditas pertanian yang besar, seperti singkong, padi, dan jagung, masyarakat desa dinilai belum menikmati manfaat ekonomi secara optimal.
Salah satu penyebabnya adalah perputaran uang yang belum memberikan dampak maksimal bagi perekonomian desa. Sebagian besar nilai ekonomi yang dihasilkan dari desa justru mengalir ke wilayah perkotaan.
“Oleh karena itu, penting untuk mengubah pola perputaran ekonomi yang selama ini membuat sebagian besar kekayaan desa mengalir ke wilayah perkotaan,” kata Mirza.
Ia menjelaskan, sekitar 70 persen perputaran uang dari aktivitas ekonomi di desa mengalir ke kota, sedangkan hanya sekitar 30 persen yang tetap berputar di desa.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk memperkuat ekonomi berbasis desa melalui pemberdayaan masyarakat dan hilirisasi komoditas lokal.
“Pemerintah hanya berfungsi sebagai pendorong dan penginisiasi. Oleh karena itu, salah satu cara adalah berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya komponen masyarakat, termasuk LPM,” ujarnya.
Mirza mengatakan, Pemprov Lampung telah menyiapkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat yang dapat disinergikan dengan peran LPM.
Program tersebut meliputi pembuatan pupuk organik mandiri di 2.000 desa, pembagian 500 unit pengering hasil panen (bed dryer) untuk menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, serta pelatihan inovasi bagi ribuan pemuda desa.
Selain itu, pemerintah provinsi mendorong pembangunan jalan lingkungan desa secara swakelola melalui kelompok masyarakat.
Di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemprov Lampung juga mengembangkan program Satu Desa Satu Sarjana dan Satu Desa Satu Hafiz untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat pendidikan keagamaan di tingkat desa.
Mirza optimistis, kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, disertai pengembangan hilirisasi komoditas lokal, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 8 hingga 9 persen pada tahun mendatang.
Melalui Musda tersebut, ia berharap LPM Lampung mampu menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mulai dari menyerap aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan warga, hingga mendorong terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa LPM memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang lahir dan tumbuh di tengah masyarakat desa.
Menurut Doli, LPM harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
“Secara historis dan fungsional, LPM lahir untuk berada di tengah masyarakat desa. Posisi LPM bukan sebagai subordinat, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Kepengurusan LPM di tingkat daerah harus membangun komunikasi dan bersinergi baik dengan pemerintah daerah agar program-program pembangunan berjalan maksimal dan dapat dirasakan langsung oleh warga,” jelasnya.
Selain berperan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, Doli mengajak pengurus LPM di daerah terlibat aktif dalam menangani berbagai persoalan sosial di lingkungan masyarakat.
Ia mencontohkan dukungan terhadap upaya kepolisian dan TNI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba serta mencegah kekerasan terhadap anak.
Doli berharap, keberadaan LPM dapat semakin memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sekaligus membantu pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera. (*)
