Bandar Lampung – Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Angkanya mencapai 5,31 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 4,97 persen.
(Netizenku.com): Capaian itu disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Bandar Lampung, Heti Friskatati, dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Senin (4/5/2026).
“Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 4,97 persen,” kata Heti.
Pengangguran Ikut Menurun
Selain ekonomi yang tumbuh, DPRD juga mencatat penurunan angka pengangguran. Pada 2024 tingkat pengangguran tercatat 7,91 persen, lalu turun menjadi 7,53 persen pada 2025.
Menurut Heti, kondisi tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi mulai berdampak pada dunia kerja dan aktivitas masyarakat.
“Dari 7,91 persen di tahun 2024 menjadi 7,53 persen,” ujarnya.
PAD Belum Capai Target
Di balik capaian itu, DPRD menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Salah satunya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target.
Dari target Rp1,5 triliun, PAD yang berhasil dikumpulkan hanya Rp966,99 miliar atau sekitar 64,23 persen.
Pansus meminta pemerintah meningkatkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Target pendapatan juga diminta disusun berdasarkan potensi yang realistis dan didukung data yang akurat.
Pendidikan hingga Drainase Jadi Perhatian
Dalam rekomendasinya, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui upaya menekan angka putus sekolah. Sektor kesehatan, terutama pelayanan di RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo, juga diminta terus diperkuat.
Selain itu, pemerintah diminta mempercepat pembangunan sistem drainase untuk mengurangi banjir yang masih kerap terjadi. Program pelatihan kerja bagi pencari kerja baru juga diharapkan terus diperluas guna menekan angka pengangguran.
Pansus turut mengapresiasi pembangunan balai latihan kerja yang telah dilakukan pemerintah kota. Di sisi lain, DPRD mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dapat dipertahankan, pemerintah kota harus terus memperhatikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran,” tutup Heti.(*)
