Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, mulai memasuki tahapan persiapan pembangunan rumah bagi masyarakat penerima manfaat.
Hingga Juli 2026, pelaksanaan program telah berada pada tahap penyiapan masyarakat melalui Pemilihan Terbuka Toko (PTT), sebagai mekanisme awal sebelum pembangunan fisik rumah dilaksanakan.
Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Perumahan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Tubaba, Ir. Ali Zainal Abidin, ST., mengatakan proses PTT telah selesai dilakukan di sejumlah tiyuh, yakni Penumangan Baru, Panaragan Jaya, Marga Kencana, dan Margo Mulyo. Sementara wilayah lainnya masih dalam proses sesuai tahapan pendamping lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemilihan Terbuka Toko merupakan tahapan penting untuk memastikan penyedia bahan bangunan dipilih secara terbuka dan transparan. Setelah seluruh proses administrasi selesai, pembangunan rumah akan segera dilaksanakan sesuai mekanisme program,” ujar Ali mewakili Plt. Kepala Dinas Perkimta Untung Budiono, saat dikonfirmasi, Jumat (24/07/2026).
Ia menjelaskan, Kabupaten Tubaba pada BSPS Tahap I memperoleh alokasi sebanyak 200 unit rumah yang tersebar di 10 tiyuh di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Kemudian pada Tahap II, Tubaba kembali mendapatkan tambahan 231 unit rumah yang tersebar di lima kecamatan dan 16 tiyuh.
“Dengan demikian, total alokasi Program BSPS Tahun 2026 di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai 431 unit rumah,” ulasnya.
Ali mengatakan, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari penyiapan masyarakat, penyusunan rencana kerja, penyaluran bantuan, pembangunan rumah secara swadaya, hingga proses monitoring dan evaluasi.
Dalam program tersebut, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan stimulan sebesar Rp20 juta per unit. Dana tersebut terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk pembayaran upah tukang.
“Penerima manfaat juga tetap berpartisipasi melalui swadaya, baik berupa tenaga, tambahan material, maupun dukungan lainnya sesuai kemampuan masing-masing,” jelasnya.
Menurut Ali, Pemkab Tubaba juga masih menunggu informasi terkait peluang tambahan alokasi BSPS pada tahap berikutnya. Tambahan tersebut masih menunggu arahan resmi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.
Meski terus berjalan, pelaksanaan BSPS masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya kesiapan swadaya sebagian calon penerima, adanya peserta yang mengundurkan diri setelah penetapan, keterbatasan toko yang mengikuti proses PTT, serta perubahan harga material bangunan.
Selain itu, waktu dimulainya pembangunan fisik belum dapat ditentukan secara serentak karena masih menyesuaikan penyelesaian administrasi, kesiapan kelompok penerima, ketersediaan bahan bangunan, serta proses pencairan bantuan di masing-masing lokasi.
“Kami memastikan pembangunan akan dilaksanakan secepat mungkin setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Targetnya seluruh pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah BSPS Tahun 2026 dapat selesai dalam tahun anggaran berjalan,” tegasnya.
Ali menambahkan, program BSPS menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah Nasional melalui upaya pengurangan jumlah rumah tidak layak huni.
“Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pendamping lapangan, pemerintah tiyuh, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkasnya.(*)
