Ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang mendapat sorotan tajam publik, apa sikap yang perlu diambil Rahmat Mirzani Djausal, baik selaku Gubernur Lampung maupun sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Lampung?
(Netizenku.com): Sebagai Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal atau akrab disapa Mirza, berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Bahkan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersamaan dengan itu Gubernur juga berperan sebagai kepala daerah otonom yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks MBG sebagai program strategis nasional, tak terelakkan Gubernur Mirza mesti mendukung penuh perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo ini, terkhusus pelaksanaannya di Lampung.
Kadar tanggung jawab tersebut makin menebal ketika ditinjau dari jalur politik. Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus pendiri partai berlambang kepala Burung Garuda tersebut.
Sedangkan Mirza notabene Ketua DPD Gerindra Lampung. Maka sangat erat kaitan kedua tokoh ini, baik dari aspek pemerintahan serta dari sisi kepartaian.
Dalam mengemban amanah mengawal pelaksanaan MBG, sudah tepat kiranya langkah yang diambil Gubernur Mirza dengan membentuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Provinsi Lampung.
Satgas ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan memastikan penyelenggaraan MBG berjalan lancar, tepat sasaran, serta memenuhi standar gizi dan kelayakan.
Sudah pas pula langkah Gubernur Mirza menghadiri pengukuhan kepengurusan dua perhimpunan para pengusaha dapur MBG di Lampung.
Keduanya adalah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) dan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI).
Dengan demikian, Gubernur Mirza memiliki akses langsung kepada masing-masing kepengurusan lembaga tersebut. Sehingga mempermudah dalam berkoordinasi, dalam hal ini bersama Satgas MBG Provinsi Lampung.
Kegaduhan MBG
Celakanya, ketika program MBG yang dibiayai dari pajak rakyat sedang ditata, komplotan pencoleng justru bersemayam di lumbung anggaran jumbo tersebut.
Dalam sebuah pernyataannya Presiden Prabowo menyebut nyaris 1,5 tahun sudah memantau dan mengevaluasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), sebelum akhirnya mencopot dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana serta dua wakilnya.
Tak pelak, publik luas terhenyak menyaksikan fakta itu. Pemerintah, melalui kepemimpinan BGN yang baru, kemudian berupaya mengevaluasi sekaligus menata ulang teknis penyelenggaraan MBG secara nasional.
Langkah itu mengundang pro-kontra. Ada yang mendukung dilakukan tata ulang, bahkan secara substansial.
Tapi ada pula kalangan yang terusik yang memperlihatkan sikap “ambigu”. Ambiguitas itu terlihat dari respon para pemilik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Di satu sisi mereka setuju MBG dievaluasi, tapi sambil mengajukan catatan, upaya beberes BGN hendaknya tidak sampai memberhentikan operasional dapur MBG, meski bersifat sementara sekalipun, seperti saat libur sekolah sekarang.
Para bos dapur MBG itu rupanya merasa dirugikan. Ketidakpuasan ini lantas diekspresikan melalui aksi damai turun ke jalan.
Kecenderungan tarik-ulur kepentingan berbagai pihak tersebut tak pelak menstimulir kegaduhan publik. Ujung-ujungnya, Presiden Prabowo kembali menjadi pusat perhatian dan harus berjibaku mengatasi keadaan.
Pada Kondisi Tak Biasa Butuh Tindakan Luar Biasa
Pada situasi “sedang tidak baik-baik saja” inilah dibutuhkan peran pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. Khusus untuk Lampung, terutama tentunya Gubernur Mirza.
Beranjak dari dua kapasitas seperti diterangkan di awal, Gubernur Mirza memiliki posisi strategis untuk membantu Presiden Prabowo melewati “badai” ini.
Bagi Gubernur Mirza, sebelum prahara MBG memuncak, mungkin dirasa tidak diperlukan langkah agresif untuk terlalu “campur tangan” dengan urusan MBG di Lampung.
Tapi tidak dengan kondisi sekarang. Kali ini Gubernur Mirza sudah sepatutnya tampil lebih ke depan. Memegang tongkat komando untuk memimpin evaluasi dan mengawal perbaikan tata kelola SPPG di Lampung.
Untuk memunculkan rasa kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program strategis nasional ini, Gubernur Mirza diharapkan bisa mengorkestrasi pembenahan MBG di Lampung.
Upaya itu bisa diawali dengan mendorong inventarisasi kembali data valid titik SPPG yang dimiliki Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Lampung yang merupakan kepanjangan tangan BGN.
Poin ini dianggap penting sebagai legitimasi bahwa Lampung memang bebas praktik jual-beli titik SPPG yang sedang ramai diperbincangkan.
Gubernur Lampung juga bisa mendorong agar asas keterbukaan informasi publik dapat berlangsung. Misalnya dengan membuka nama-nama pemilik dapur MBG di Lampung.
Selain datanya bisa diperoleh di KPPG, bisa juga dimintakan kerja sama dan koordinasinya dengan kepengurusan GAPEMBI dan APPMBGI.
Semestinya, kalau memang berjiwa patriotik seperti yang diharapkan Presiden Prabowo, pihak-pihak tersebut dengan legawa mau membukanya dan menyokong gerakkan Gubernur Mirza. Lagi pula anggaran yang mereka kelola merupakan duit pajak masyarakat.
Kalau itu sampai terealisasi, di mana setiap dapur dapat diketahui siapa pemilik dan penanggung jawabnya, maka publik bisa ikut berpartisipasi mengawasi. Bila kemudian didapati indikasi menyalahi juknis MBG, warga bisa melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Lampung.
Terlebih Kajati Lampung, Danang Suryo Wibowo telah menyatakan, pihaknya membuka diri atas laporan pengaduan bila terjadi indikasi pelanggaran pelaksanaan MBG.
Dengan keterlibatan masyarakat luas terhadap pelaksanaan MBG, Pemprov Lampung juga bisa memanfaatkannya untuk menggali potensi terciptanya ekosistem ekonomi lokal.
Wajibkan para pengelola SPPG belanja kebutuhan dapur ke petani dan UMKM setempat. Dengan demikian target menciptakan ekosistem ekonomi lokal ikut terwujud bersamaan dengan tersedianya menu MBG yang benar-benar bergizi bagi penerima manfaat.
Sebagai bonusnya, tingkat kepercayaan publik terhadap MBG Lampung sangat mungkin terbangun kembali. Gubernur Mirza pun terlihat hadir membersamai masyarakatnya.
Dan ini, tentu saja, akan menjadi kabar menyenangkan bagi Presiden Prabowo. (*)
