Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/4/2026). Rombongan dipimpin Saleh Partaonan Daulay.
Lampung (Netizenku.com): Kunjungan ini membahas kebijakan peningkatan sektor perindustrian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta sarana publikasi di Provinsi Lampung.
Dalam pemaparannya, Mirzani menegaskan bahwa ekonomi Lampung masih bertumpu pada sektor pertanian. Dari total wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komoditas utama meliputi padi, jagung, dan singkong. Hampir dua juta keluarga menggantungkan hidup dari sektor ini.
“Kondisi ini menunjukkan pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung,” ujar Mirzani.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan. Dengan APBD sekitar Rp6,7 triliun, pemerintah harus membiayai pembangunan infrastruktur di wilayah yang luas.
Infrastruktur menjadi kunci untuk mendukung distribusi hasil pertanian.
Mirzani juga menyoroti pentingnya kebijakan harga komoditas. Intervensi harga gabah dan jagung terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada tahun sebelumnya, ekonomi Lampung tumbuh 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional.
Sejumlah indikator sosial ekonomi juga membaik. Tingkat kemiskinan turun dari 10,7 persen menjadi 9,6 persen. Inflasi tercatat rendah, yakni 1,25 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat hingga sekitar 130.
Di sektor industri, kontribusi terhadap PDRB baru mencapai 18 persen. Industri masih didominasi pengolahan komoditas mentah. Dari potensi Rp150 triliun, baru Rp30 triliun yang masuk ke industri hilirisasi.
Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pengembangan lima kawasan industri. Langkah ini didukung posisi strategis pelabuhan sebagai pintu ekspor Sumatera bagian selatan.
Sektor pariwisata juga menunjukkan tren positif. Kunjungan wisatawan nusantara naik dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025.
Namun, lama tinggal wisatawan masih rendah, rata-rata 1,3 hari. Tingkat belanja juga belum optimal.
“Perlu ekosistem pariwisata yang terintegrasi agar wisatawan tinggal lebih lama,” katanya.
Di sektor UMKM, terdapat sekitar 398 ribu pelaku usaha. Sebanyak 70 persen dikelola perempuan. Tantangan utama adalah kesamaan produk dan kapasitas produksi yang terbatas.
Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi capaian Lampung. Ia menilai ada kemajuan signifikan dalam satu setengah tahun terakhir.
“Terlihat gairah pembangunan yang mulai tumbuh di Lampung,” ujarnya.
Ia menilai potensi Lampung tidak hanya pada sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyampaikan hasil kunjungan kerja.
Salah satu poin penting adalah dorongan pembangunan kawasan industri. Dari lima kawasan yang direncanakan, satu akan berada di Way Kanan. Empat kawasan lainnya masih dalam tahap pembahasan.
Di sektor pariwisata, dibahas pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pesawaran dan Lampung Selatan.
Pemerintah pusat juga membuka peluang insentif, termasuk tax holiday, meski masih perlu harmonisasi regulasi.
Untuk UMKM dan ekonomi kreatif, Komisi VII mendorong pembentukan agregator atau holding.
Langkah ini penting agar produk UMKM memiliki skala ekonomi dan mampu menembus pasar ekspor.
“UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Perlu sistem yang menguatkan kapasitas produksi,” kata Chusnunia.
Selain itu, hilirisasi singkong menjadi perhatian. Pengembangan produk turunan seperti mocaf dinilai memiliki potensi besar.
Komisi VII juga mendorong Kementerian Perindustrian membuka peluang investasi di sektor ini.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah. Tujuannya jelas, mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan berbasis potensi lokal. (*)
