TPS Sampah Jalur Dua Perkantoran Pemkab Lambar jadi Atensi Serius Bambang

Leni Marlina

Rabu, 8 Januari 2025 - 17:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Liwa (Netizenku.com): Keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di jalur dua lingkungan perkantoran Pemkab Lampung Barat, tepatnya di depan kantor bupati, DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi atensi serius anggota DPRD setempat Bambang Kusmanto.

Menurut Bambang, TPS tersebut sudah bertahun-tahun, belum juga ada rencana pemindahan oleh Pemkab melalui dinas terkait, padahal keberadaannya tepat di depan kantor para pemegang kebijakan di Lampung Barat, yang membuat kesan kumuh dan menjadi sumber penyakit.

Baca Juga  Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“TPS yang sampahnya berserakan di lingkungan sekitarnya, banyak pengaruh negatifnya, seperti berpotensi menimbulkan penyakit, menghilangkan estetika lingkungan perkantoran yang pada hari libur juga menjadi ruang publik, dan membuat jalur dua tersebut tidak berfungsi,” kata Bambang.

Selain itu kata politisi NasDem tersebut, TPS juga mengganggu kenyamanan warga sekitar, yang mayoritas dihuni para pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Barat, yang sudah bertahun-tahun mengeluh karena aroma akibat sampah yang sampai berhari-hari tidak diangkut ke TPA.

Baca Juga  Evaluasi LKPJ 2025, Bupati Tubaba Perkuat Sinergi Wujudkan Visi 2029

“Yang saya sampaikan ini juga merupakan aspirasi dari masyarakat yang merasakan akibat buruk dari TPS tersebut, karena selain menjadi tempat berkembangbiaknya berbagai hewan penyebar penyakit, tentu aroma yang ditimbulkan sangat menggangu, termasuk masyarakat yang setiap hari libur menikmati wisata kuliner di lokasi tersebut,” jelasnya.

Menurut Bambang, di kelurahan Way Mengaku masih banyak lahan kosong baik milik Pemda, maupun milik masyarakat yang dapat disewa untuk dapat dijadikan sebagai TPS, tinggal kemampuan dan kemauan mencari solusi.

Baca Juga  Saat Struktur Lebih Gemuk dari Kinerja: Lampung Barat Butuh Perombakan

“Sewa lahan milik masyarakat, saya rasa Pemkab masih mampu, beli mobil dinas nilai miliaran saja bisa, sementara untuk sewa lahan saya kira hanya kisaran belasan juta saja pertahun, kalau alasanya anggaran,” kata Bambang, seraya mengatakan terkait hal tersebut sudah dia sampaikan secara resmi melalui pandangan umum Fraksi Nasdem dalam rapat paripurna DPRD. (Iwan)

Berita Terkait

Siswi SMAN 1 Liwa Raih Beasiswa Kedokteran Gigi Unsyiah
Bambang Kusmanto Pasang Lampu Jalan untuk Warga Sukau dan Balik Bukit
Parosil, Jabatan Bukan Hadiah OPD Harus Inovatif
Evaluasi LKPJ 2025, Bupati Tubaba Perkuat Sinergi Wujudkan Visi 2029
Sekda Lampung Dukung Program BKKBN, Percepat Penurunan Stunting dan Pembangunan Keluarga Berkualitas
Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi
Ada Ulat di Menu MBG, Siswa Lambar Enggan Konsumsi
Saat Struktur Lebih Gemuk dari Kinerja: Lampung Barat Butuh Perombakan

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 16:30 WIB

Bambang Kusmanto Pasang Lampu Jalan untuk Warga Sukau dan Balik Bukit

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:48 WIB

Parosil, Jabatan Bukan Hadiah OPD Harus Inovatif

Senin, 27 April 2026 - 16:50 WIB

Evaluasi LKPJ 2025, Bupati Tubaba Perkuat Sinergi Wujudkan Visi 2029

Jumat, 24 April 2026 - 11:23 WIB

Sekda Lampung Dukung Program BKKBN, Percepat Penurunan Stunting dan Pembangunan Keluarga Berkualitas

Selasa, 21 April 2026 - 12:42 WIB

Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi

Sabtu, 18 April 2026 - 12:14 WIB

Ada Ulat di Menu MBG, Siswa Lambar Enggan Konsumsi

Minggu, 12 April 2026 - 08:10 WIB

Saat Struktur Lebih Gemuk dari Kinerja: Lampung Barat Butuh Perombakan

Minggu, 5 April 2026 - 19:59 WIB

Iuran KPN Naik, PDAM Mandek, Sampah Membusuk, Warga Lambar Dipaksa Maklum

Berita Terbaru

Terindikasi banyak melenceng dari juknis, KPK “pelototi” program MBG. (Ilustrasi: Netizenku)

Celoteh

BGN Kelewat Pede, KPK Dengungkan “Tanda Bahaya”

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:38 WIB

Lampung

DPRD Lampung Kritik Tajam LKPJ Pemprov 2025

Senin, 25 Mei 2026 - 21:49 WIB