Sejumlah Aparat Desa Pesawaran Keluhkan Gaji yang Belum Dibayar

Leni Marlina

Rabu, 24 Juli 2024 - 16:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa PMD Pesawaran, Eko. (Soheh/NK)

Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa PMD Pesawaran, Eko. (Soheh/NK)

Pesawaran (Netizenku.com): Sejumlah aparat desa di Kabupaten Pesawaran mengeluh, lantaran hingga saat ini gaji mereka yang dianggarkan dari dana Siltap yang ditunggu-tunggu belum juga dibayarkan oleh pemerintah setempat.

Selain gaji empat bulan yang belum diterima untuk empat bulan di tahun 2024 pada dua bulan di November-Desember di tahun sebelumnya juga belum dibayarkan.

“Gaji kami di tahun ini baru dibayar dua bulan di bulan Januari dan Februari sedangkan untuk Maret sampai Juni belum dibayar. Kami juga nggak tahu kapan dibayarnya,” keluh salah satu Sekdes di Kecamatan Gedongtataan.

Baca Juga  Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Maka dari itu pihaknya membantah jika ada kabar bahwa gaji mereka ini sudah terbayarkan selama enam bulan di tahun ini.

“Informasi bohong itu kalau gaji kami sudah dibayar selama 6 bulan. Enak mas kalau gaji sudah dibayar kami bisa bayar hutang, karena selama gaji kami belum dibayar kami makan dari ngutang dulu di warung, dan untungnya mereka pemilik warung percaya,” ucapnya kesal.

Baca Juga  PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan

Sementara itu, beda dengan yang dikatakan pihak PMD Kabupaten Pesawaran, mereka para aparatur desa sudah dibayarkan gajinya selama enam bulan di tahun ini.

“Kalau Siltap sudah kami bayarkan selam 6 bulan di tahun ini, bahkan saat ini untuk yang bulan selanjutnya sudah kami proses pengajuannya,” aku Eko Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa PMD Pesawaran.

Sedangkan mengenai masih ada pembayaran yang belum direalisasikan di bulan November, Desember, diakuinya pihak PMD berdalih hal itu terjadi lantaran adanya pemotongan anggaran saat terjadinya Covid-19, sehingga harus terhutang sampai dua bulan pembayaran Siltap.

Baca Juga  Viral Pelanggaran Etik, NasDem Pesawaran Beri Kesempatan Terakhir untuk TM

“Diawali saat terjadinya Covid-19 dua tahun lalu, sehingga sampai saat ini harus menutupi dua bulan Siltap berjumlah Rp12 miliar, yang terhutang saat itu, atas pemotongan anggaran, tapi PMD dalam hal ini tetap mengajukan anggaran untuk hak aparatur desa yang tertunda, namun kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang devisit, sehingga realisasinya diundur lagi,” ungkapnya. (Soheh)

Berita Terkait

Viral Pelanggaran Etik, NasDem Pesawaran Beri Kesempatan Terakhir untuk TM
Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program
Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I
Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung
PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan
DPRD Pesawaran Pertanyakan Kejelasan Status KMP
DPRD Pesawaran Tolak Pemanfaatan Lahan Sekolah untuk Program KMP
DPD NasDem Pesawaran Rayakan HUT ke-14 dengan Semangat Kebersamaan

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 13:39 WIB

Lewat Mini Soccer, Pemprov Lampung dan Jurnalis Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Jumat, 13 Februari 2026 - 13:51 WIB

Pemprov Lampung Tebar 50 Ribu Benih Ikan dan Bersih Bersih di PKOR Way Halim

Kamis, 12 Februari 2026 - 18:38 WIB

Wakil Gubernur Lampung Resmikan Penerbangan Internasional Lampung–Kuala Lumpur

Rabu, 11 Februari 2026 - 17:00 WIB

DPRD Lampung Dorong Keberlanjutan Rute Internasional Lampung–Malaysia

Selasa, 10 Februari 2026 - 23:27 WIB

Gubernur Mirza Pimpin HLM TPID Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:59 WIB

Kostiana Dorong Digitalisasi UMKM di Peringatan HUT ke-51 IWAPI Lampung

Selasa, 10 Februari 2026 - 13:20 WIB

Yusnadi, Jembatan Kali Pasir Segera Dibangun, Ada Solusi Sementara

Senin, 9 Februari 2026 - 23:55 WIB

Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI

Berita Terbaru