Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Lampung (Netizenku.com): Ia mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait atas dukungan yang telah diberikan sehingga Pemprov Lampung berhasil meraih penghargaan Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan Jihan saat menghadiri acara Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 di Balai Keratun Lantai 3, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/2/2025), yang turut dihadiri Pimpinan Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan hanya kerja Pemerintah Provinsi Lampung, tetapi kerja keras kita semua, baik lintas OPD maupun dukungan instansi vertikal,” ujar Jihan.
Sebelumnya, Jihan mewakili Pemprov Lampung menerima penghargaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI di Jakarta. Lampung menjadi satu-satunya dari 38 provinsi di Indonesia yang meraih predikat tersebut. Adapun lokus penilaian meliputi Dinas Sosial, RSUD Abdul Moeloek, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Meski demikian, Jihan menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah berpuas diri.
“Apa yang kita raih hari ini jangan menjadi final, tetapi jadikan sebagai standar minimal untuk terus melakukan perbaikan,” tegasnya.
Ia menilai pelayanan publik yang buruk akan berdampak langsung pada kepuasan masyarakat. Karena itu, ia menekankan prinsip pelayanan publik harus dekat, cepat, transparan, dan manusiawi.
“Pelayanan publik yang tidak baik tentu menyebalkan. Kita bekerja benar saja terkadang bisa terlihat tidak bekerja, apalagi jika bekerja tidak benar,” jelasnya.
Jihan mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk bekerja dengan hati dan mencintai Lampung serta masyarakatnya. “Kita harus memberikan yang terbaik, sebaik dan sebisa mungkin, di mana pun kita bertugas,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan publik melalui percepatan digitalisasi layanan, inovasi berkelanjutan, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas aparatur.
Menurutnya, aparatur pemerintah merupakan wajah pemerintah di hadapan masyarakat. “Senyum dan keramahan bapak ibu aparatur di loket pelayanan sangat dinanti oleh masyarakat,” ujarnya.
Jihan pun mengajak seluruh pihak menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, serta terbuka terhadap perubahan.
“Mari jadikan pelayanan publik sebagai budaya, bukan sekadar kewajiban,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman RI juga memberikan penghargaan kepada Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, serta Kota Metro, serta sejumlah instansi vertikal di Provinsi Lampung. (*)
