Perwakilan Masyarakat Adat Lampung Pesawaran Laporkan MPAL ke Kejari

Leni Marlina

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tiga Perwakilan Tokoh Adat Lampung Pesawaran, saat mendatangi Kejari untuk melaporkan lembaga MPAL setempat. (Soheh/NK)

Tiga Perwakilan Tokoh Adat Lampung Pesawaran, saat mendatangi Kejari untuk melaporkan lembaga MPAL setempat. (Soheh/NK)

Pesawaran (Netizenku.com): Akhirnya secara resmi Perwakilan Masyarakat Adat Lampung Kabupaten Pesawaran melaporkan lembaga Masyarakat Penyimbang Adat Lampung (MPAL) setempat ke Kejari.

Laporan ini terkait adanya indikasi bahwa lembaga MPAL yang di nakhodai oleh Farifki Zulkarnain tersebut, selain abal-abal juga ada dugaan kuat telah menerima dan menikmati dana yang sangat signifikan dari uang rakyat melalui bantuan hibah (APBD) Pemkab Pesawaran.

Diketahui laporan yang dibawa oleh Perwakilan Masyarakat Adat Pesawaran, diantaranya Mualim Taher, Maulana Marsad, Gelar Paksi Tuan dan Mursalin, diterima langsung oleh Kasi Intel Kejari Pesawaran, Fajar, Jumat (7/6/24).

Baca Juga  Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

” Ya, kedatangan kami ke Kejari Pesawaran, untuk melaporkan MPAL Pesawaran, untuk segera diproses hukum, karena diindikasikan lembaga tersebut ilegal, juga diduga telah melakukan korupsi APBD, karena dengan sengaja menerima dan menikmati bantuan dari hasil uang keringat rakyat Pesawaran, melalui dana hibah yang dikucurkan Pemkab setempat selama ini,” ucap Mualim.

Karena kata Mualim lembaga MPAL tersebut, tidak dapat menunjukkan dokumennya, sebagai bukti keabsahan untuk disebut sebagai lembaga resmi, sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku sekarang.

Baca Juga  Viral Pelanggaran Etik, NasDem Pesawaran Beri Kesempatan Terakhir untuk TM

“Bagaimana mau disebut lembaga resmi, sampai sekarang kami nggak pernah diperlihatkan bukti akte pendiriannya, akte notaris dan surat pengesahan dari Kemenkumham RI, sebagai bukti dasar untuk disebut sebagai lembaga resmi,” tegasnya.

Sedang terkait dugaan terhadap pelanggaran hukum tentang hak cipta, yang dilakukan MPAL Pesawaran, akibat memakai nama dan logo, yang sama persis dengan milik MPAL Provinsi Lampung, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke MPAL provinsi.

Baca Juga  PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan

“Kalau untuk itu, biar nanti kita serahkan saja kepada MPAL provinsi, karena mereka yang lebih berhak untuk menindak lanjutinya terhadap dugaan pelanggaran tersebut,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, pasca pelaporan ke Kejari Pesawaran, pihaknya masih diminta untuk kembali lagi pada Senin, 10 Juni 2024, untuk melengkapi kekurangan dari syarat membuat laporan.

“Benar, kami disuruh kembali lagi Senin besok oleh Kasi Intel Kejari Pesawaran, guna melengkapi kekurangan dari laporan kami tadi,” pungkasnya. (SH)

Berita Terkait

Viral Pelanggaran Etik, NasDem Pesawaran Beri Kesempatan Terakhir untuk TM
Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program
Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I
Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung
PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan
DPRD Pesawaran Pertanyakan Kejelasan Status KMP
DPRD Pesawaran Tolak Pemanfaatan Lahan Sekolah untuk Program KMP
DPD NasDem Pesawaran Rayakan HUT ke-14 dengan Semangat Kebersamaan

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 13:39 WIB

Lewat Mini Soccer, Pemprov Lampung dan Jurnalis Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Jumat, 13 Februari 2026 - 13:51 WIB

Pemprov Lampung Tebar 50 Ribu Benih Ikan dan Bersih Bersih di PKOR Way Halim

Kamis, 12 Februari 2026 - 18:38 WIB

Wakil Gubernur Lampung Resmikan Penerbangan Internasional Lampung–Kuala Lumpur

Rabu, 11 Februari 2026 - 17:00 WIB

DPRD Lampung Dorong Keberlanjutan Rute Internasional Lampung–Malaysia

Selasa, 10 Februari 2026 - 23:27 WIB

Gubernur Mirza Pimpin HLM TPID Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:59 WIB

Kostiana Dorong Digitalisasi UMKM di Peringatan HUT ke-51 IWAPI Lampung

Selasa, 10 Februari 2026 - 13:20 WIB

Yusnadi, Jembatan Kali Pasir Segera Dibangun, Ada Solusi Sementara

Senin, 9 Februari 2026 - 23:55 WIB

Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI

Berita Terbaru