Cegah Konflik, Abdullah Sura Sosialisasi Perda

Lampung Tengah (Netizenku.com): Wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung terus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) di daerah pemilihannya, dengan penekanan pada perda yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Salah satunya adalah Abdullah Sura Jaya, yang menggelar kegiatan sosialisasi di Kampung Sari Bakti, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, pada Sabtu, 22 Juli 2023. Dalam kegiatan ini, yang akrab dipanggil “Bang Sura,” menggandeng dua narasumber, yaitu Komarudin Sip.M.M dan Masri’ah, untuk menyampaikan pokok isi dari Perda yang menjadi fokus sosialisasi.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh aparatur kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat sekitar yang akan menerima materi Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung ini mengimbau masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah mufakat.

“Tujuan dibuatnya Perda ini adalah agar masyarakat terus memprioritaskan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat. Hal ini juga sangat penting bagi aparatur kampung atau desa agar menghindari dampak hukum,” ujarnya.

Bang Sura menekankan bahwa peraturan daerah merupakan produk hukum yang telah disepakati bersama antara pemerintah provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung. Sebagai wakil rakyat, tugasnya adalah memberikan sosialisasi terkait perda ini agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui aturan yang berlaku di daerah mereka.

“Saat ini, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu perda. Oleh karena itu, saya merasa bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada seluruh konstituen saya agar dapat mengetahui perda apa saja yang telah diciptakan di Lampung,” tambahnya.

Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung diciptakan untuk mencegah terjadinya konflik antar desa dan kelurahan, dengan fokus pada musyawarah dan kerjasama dalam penyelesaian masalah. (Luki)