Bandarlampung (Netizenku.com): Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung kembali melakukan pengawasan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021-2022 dengan membuka Posko Pengaduan PPDB dari Juni hingga pertengahan Juli 2021 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung maupun secara daring.
“Kegiatan pengawasan pelaksanaan PPDB ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Ombudsman setiap tahun, tiap tahun kami menyelesaikan berbagai laporan, mulai dari kesalahan titik maps, pemenuhan kuota afirmasi, prestasi dan zonasi yang tidak merata atau tidak sesuai ketentuan, regulasi yang dinilai memberatkan, dan sebagainya,” ujar Nur Rakhman Yusuf selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Rabu (9/6).
Ombudsman Lampung berharap penyelenggaraan PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.
Baca Juga: PPDB TK, SD, SMP Berlangsung Online Dimulai 12 Juni
Dia mengatakan penting bagi Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan menjadikan evaluasi internal atau catatan-catatan pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam melakukan upaya perbaikan pelaksanaan PPDB tahun ini, baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah.
“Jadi kami minta pihak penyelenggara cermat dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan, jangan sampai kesalahan sama tahun-tahun sebelumnya terulang. Bahkan kalau bisa diselesaikan dulu oleh pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan setempat, masyarakat ke Ombudsman kan karena merasa tidak memperoleh penyelesaian,” kata Nur Rakhman.
Dalam pengawasan PPDB Tahun lalu, Ombudsman menemukan beberapa temuan di antaranya adanya surat keterangan domisili yang dibuat tidak sesuai dengan domisili aslinya.
“Tujuan dari pendidikan selain mencerdaskan kehidupan para generasi bangsa, juga membentuk karakter generasi bangsa menjadi lebih baik. Apa jadinya jika orang tua murid dalam mengakses pendidikan mengupayakan dengan cara-cara yang tidak baik dan benar, maka masyarakat juga harus mematuhi ketentuan,” ujar dia.
Ombudsman juga menekankan agar pihak Dinas Pendidikan setempat lebih teliti dalam memaknai kalimat paling sedikit pada jalur afirmasi serta adanya verifikasi jalur afirmasi yang tidak sesuai dengan regulasi.
“Pihak Dinas Pendidikan setempat juga harus mempelajari juknis dengan teliti, sering kali kami temukan bahasa “paling sedikit” dimaknai menjadi paling banyak, terutama di jalur afirmasi. Justru siswa tidak mampu ini yang harus kita selamatkan, jangan sampai ada siswa tidak bisa sekolah karena golongan ekonomi kurang mampu!” Tegas Nur Rakhman.
Masyarakat yang mengalami atau merasakan pelayanan penyelenggara PPDB yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, masyarakat bisa menyampaikan keluhan/pengaduan kepada panitia penyelenggara.
Jika tidak ada tindak lanjut atau tidak sesuai harapan, masyarakat bisa menyampaikan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung melalui nomor WhatsApp 08119803737, telepon 0721-251373, email:pengaduan.lampung@ombudsman.go.id. atau datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Jalan Way Semangka No 16A Pahoman Bandarlampung. (Josua)
