3300 Warga Sukapura Siap Hidup Mati Perjuangkan Hak Tanah 309 Hektare

Redaksi

Kamis, 26 April 2018 - 21:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Barat (Netizenku.com): \”Hidup mati kami untuk legalitas tanah Sukapura dan tunduk tertindas atau bangkit melawan\”. Kiasan tersebut terpatri tajam dalam hati nurani 3.300 lebih jiwa Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat (Lambar) dalam memperjuangkan haknya atas tanah seluas 309 hektar yang sudah mereka tempati sejak 64 Tahun silam.

Sekretaris tim legalitas tanah Sukapura, Erika Dirgahayu, mengatakan bahwa kedatangan kakek nenek dan orang tua mereka ke Sukapura Tahun 1951, merupakan program resmi pemerintahan jaman presiden Soekarno, yakni transmigrasi.

\”Kakek-nenek dan orang tua kami ke sini dalam rangka program pemerintah yakni transmigrasi, artinya itu legal. Namun, mengapa pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim bahwa lahan yang kami tempati merupakan hutan kawasan,\” tegas Erika, Kamis (26/4).

Dijelaskannya, Tahun 1951 eks veteran perang kemerdekaan, mengikuti program pemerintah, yakni transmigrasi. Tahun 1952 Presiden Soekarno datang dalam rangka meresmikan Pekon Sukapura, tepatnya 14 November 2952, Tahun 1954 datang wakil presiden RI M. Hatta meresmikan pabrik penggilingan padi.

\”Transmigrasi ini berdasarkan peraturan presiden, sementara yang mengatakan ini hutan kawasan adalah peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, artinya status keberadaan masyarakat kami legal dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi,\” ujar Erika.

Menurut Erika, 500 KK lebih warga Sukapura, telah melakukan berbagai upaya untuk melegalkan hak tanah yang mereka tempati, yakni melayangkan surat kepada Menteri KLH, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan Ham, Meneri PU PR, Tim Reforma Agraria, untuk meminta kepastian hukum.

Baca Juga  HUT ke-32 Lampung Barat Diduga Penuh Pungli

\”Walaupun kami telah menempuh berbagai cara untuk menuntut kepastian hukum, tetapi sampai saat ini tidak kami dapatkan,\” kata dia.

Bahkan kata sumber ini, Senin (23/4), tim legalitas tanah Sukapura, mendatangi istana presiden di Bogor, tapi saat ini dapat penolakan, Selasa (24/4), perwakilan warga diterima di Istana Negara, oleh Deputi II bidang tim reforma Agraria.

\”Alhamdulillah, Selasa (24/4) lalu, kami diterima Pak Usep Setiawan Deputi II Staf Kepresidenan bidang reforma Agraria, ternyata mereka kaget, di Sumberjaya menyimpan sejarah tentang transmigrasi tetapi tidak terdokumen dengan baik,\” ujar Erika.

Pihak istana tersebut, kata Erika, meminta pihaknya untuk membuktikan peristiwa bersejarah tersebut dengan secepatnya menyampaikan dokumen, sehingga permasalahan yang sudah puluhan tersebut akan segera selesai dan warga mendapatkan haknya secara legal.

Baca Juga  Komunitas Sepeda G'BAS Gowes Wisata Bareng Pakcik

\”Sesuai arahan pihak istana untuk melengkapi dokumen, akan kami sampaikan secepatnya, dan saat ini sedang kami inventarisir,\” jelasnya.

Erika menambahkan, pengelolaan negara harus dilakukan dengan baik, karena kalau keberadaan warga Sukapura ini legal, kenapa negara membangun fasilitas umum, seperti sekolah negeri (SD dan SMP), sarana layanan kesehatan, listrik PLN, infrastruktur jalan, serta kewajiban membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

\”Semua fasilitas yang dibangun oleh negara itu kan membuktikan kami ini legal, jadi apa dasarnya pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menyatakan Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya masuk dalam hutan kawasan dan ilegal,\” tandas Erika. (Iwan)

Berita Terkait

Tribal Bandarlampung Jelajahi Jalur Trajang Lambar, Ini Rutenya
Edi Novial-Mad Hasnurin, Sepakat Nyawa Manusia Lebih Berharga dari Harimau
Teror Harimau di Suoh, MB Minta Penanganan Cepat
Bambang Kusmanto Kantongi Suara Terbanyak Dapil Lambar 1
Ribuan Masyarakat Dapil I Lambar Hadiri Kampanye Caleg Nasdem
Parosil Mabsus: Ganjar-Mahfud adalah Pasangan Terbaik Capres-Cawapres
Parosil Beri Ambulance Kepada Masyarakat Hanakau
Relawan Bambang Kusmanto Gelar Mancing Gratis

Berita Terkait

Senin, 4 Maret 2024 - 16:00 WIB

Waspada DBD di Musim Hujan, Dinkes Lampung Lakukan Aksi Proaktif

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:33 WIB

Pelunasan Bipih Tahap Kedua di Buka 13 Hingga 26 Maret, Ini Syarat dan Mekanismenya

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:24 WIB

Marindo Resmi Dilantik Jadi Pejabat Bupati Pringsewu

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:59 WIB

Sekdaprov Fahrizal Lepas Pejabat Purnabakti

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:50 WIB

Pemprov Lampung Gelar Asistensi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:38 WIB

Gubernur Arinal Minta Maksimalkan PON XXI Sumut-Aceh

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:10 WIB

Puji Dorong JCH Segera Lengkapi Syarat Pelunasan Tahap II

Rabu, 28 Februari 2024 - 22:05 WIB

Ribuan Peserta Diprediksi Ramaikan Lampung Half Marathon 2024

Berita Terbaru

Foto: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro Ardah, menerima penghargaan Adipura dari KLHK. (Ist/NK)

Metro

Metro Terima Penghargaan Adipura 2023 dari KLHK

Selasa, 5 Mar 2024 - 18:38 WIB

Tulang Bawang Barat

Tubaba-Bulog KCP Menggala Tebar 10 Ton Beras untuk Pasar Murah

Selasa, 5 Mar 2024 - 18:30 WIB

Tanggamus

TP PKK Tanggamus Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting

Selasa, 5 Mar 2024 - 18:24 WIB

Foto: Ketua DPD Partai NasDem Tubaba S Joko Kuncoro, S.I.Kom. (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

NasDem Tubaba Apresiasi Kepercayaan Masyarakat sebagai Penyampai Aspirasi

Selasa, 5 Mar 2024 - 18:14 WIB