Lampung Barat (Netizenku.com): \”Hidup mati kami untuk legalitas tanah Sukapura dan tunduk tertindas atau bangkit melawan\”. Kiasan tersebut terpatri tajam dalam hati nurani 3.300 lebih jiwa Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat (Lambar) dalam memperjuangkan haknya atas tanah seluas 309 hektar yang sudah mereka tempati sejak 64 Tahun silam.
Sekretaris tim legalitas tanah Sukapura, Erika Dirgahayu, mengatakan bahwa kedatangan kakek nenek dan orang tua mereka ke Sukapura Tahun 1951, merupakan program resmi pemerintahan jaman presiden Soekarno, yakni transmigrasi.
\”Kakek-nenek dan orang tua kami ke sini dalam rangka program pemerintah yakni transmigrasi, artinya itu legal. Namun, mengapa pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim bahwa lahan yang kami tempati merupakan hutan kawasan,\” tegas Erika, Kamis (26/4).
Dijelaskannya, Tahun 1951 eks veteran perang kemerdekaan, mengikuti program pemerintah, yakni transmigrasi. Tahun 1952 Presiden Soekarno datang dalam rangka meresmikan Pekon Sukapura, tepatnya 14 November 2952, Tahun 1954 datang wakil presiden RI M. Hatta meresmikan pabrik penggilingan padi.
\”Transmigrasi ini berdasarkan peraturan presiden, sementara yang mengatakan ini hutan kawasan adalah peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, artinya status keberadaan masyarakat kami legal dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi,\” ujar Erika.
Menurut Erika, 500 KK lebih warga Sukapura, telah melakukan berbagai upaya untuk melegalkan hak tanah yang mereka tempati, yakni melayangkan surat kepada Menteri KLH, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan Ham, Meneri PU PR, Tim Reforma Agraria, untuk meminta kepastian hukum.
\”Walaupun kami telah menempuh berbagai cara untuk menuntut kepastian hukum, tetapi sampai saat ini tidak kami dapatkan,\” kata dia.
Bahkan kata sumber ini, Senin (23/4), tim legalitas tanah Sukapura, mendatangi istana presiden di Bogor, tapi saat ini dapat penolakan, Selasa (24/4), perwakilan warga diterima di Istana Negara, oleh Deputi II bidang tim reforma Agraria.
\”Alhamdulillah, Selasa (24/4) lalu, kami diterima Pak Usep Setiawan Deputi II Staf Kepresidenan bidang reforma Agraria, ternyata mereka kaget, di Sumberjaya menyimpan sejarah tentang transmigrasi tetapi tidak terdokumen dengan baik,\” ujar Erika.
Pihak istana tersebut, kata Erika, meminta pihaknya untuk membuktikan peristiwa bersejarah tersebut dengan secepatnya menyampaikan dokumen, sehingga permasalahan yang sudah puluhan tersebut akan segera selesai dan warga mendapatkan haknya secara legal.
\”Sesuai arahan pihak istana untuk melengkapi dokumen, akan kami sampaikan secepatnya, dan saat ini sedang kami inventarisir,\” jelasnya.
Erika menambahkan, pengelolaan negara harus dilakukan dengan baik, karena kalau keberadaan warga Sukapura ini legal, kenapa negara membangun fasilitas umum, seperti sekolah negeri (SD dan SMP), sarana layanan kesehatan, listrik PLN, infrastruktur jalan, serta kewajiban membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
\”Semua fasilitas yang dibangun oleh negara itu kan membuktikan kami ini legal, jadi apa dasarnya pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menyatakan Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya masuk dalam hutan kawasan dan ilegal,\” tandas Erika. (Iwan)
