Transisi Pandemi ke Endemi Harus Perhatikan Aspek Kesehatan

Redaksi

Minggu, 13 Maret 2022 - 12:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua IDI Lampung, dr Boy Zaghlul Zaini, saat mengisi acara talkshow RRI di Hotel Emersia, Bandarlampung, Kamis (2/12). Foto: Netizenku.com

Wakil Ketua IDI Lampung, dr Boy Zaghlul Zaini, saat mengisi acara talkshow RRI di Hotel Emersia, Bandarlampung, Kamis (2/12). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Provinsi Lampung, dr Boy Zaghlul, meminta pemerintah memerhatikan aspek kesehatan pada masa transisi status pandemi ke endemi.

Perubahan status pandemi menuju endemi tetap harus menunggu pengumuman resmi dari badan kesehatan dunia atau WHO (World Health Organization).

“Karena yang punya hak mengubah status itu WHO. Pandemi ini kan masalah internasional, seluruh dunia,” kata dia ketika dihubungi, Minggu (13/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Boy menjelaskan dengan perubahan status dari pandemi menuju endemi, masyarakat akan hidup berdampingan dengan Covid-19. 

Baca Juga  Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Entry Meeting BPK, Tegaskan Komitmen Akuntabilitas

Saat ini, lanjut dia, pemerintah telah melakukan pelonggaran kebijakan dengan meniadakan tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri.

“Dilonggarkan tetap uji coba, kira-kira kalau dilonggarkan masyarakat kita tetap enggak prokes, tetap aman? Kalau misalnya terjadi di luar perkiraan tentu pemerintah akan mengambil keputusan yang lain,” ujar dia.

Akademisi Universitas Lampung ini berharap pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkan status endemi secara nasional di seluruh daerah.

“Endemi tidak di semua daerah, ada kantung-kantung Covid-19. Nanti ada perhitungan mengubah status level di daerah seperti jumlah masyarakat yang terpapar, capaian vaksinasi Covid-19, dan penurunan BOR rumah sakit,” kata dia.

Baca Juga  Pemprov Lampung Imbau Warga Cek Izin Edar dan Kedaluwarsa Pangan

Wacana pemerintah mengubah status pandemi menjadi endemi untuk perekonomian diharapkan seiring sejalan dengan pemulihan kesehatan masyarakat.

“Pemerintah tetap mengharapkan dua-duanya berjalan, pemulihan kesehatan dan ekonomi. Dengan dilonggarkan perekonomian akan bangkit artinya harus seiring sejalan ekonomi dan kesehatan,” tutup dia.

Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandarlampung, Ahmad Nurizki Erwandi, ketika dihubungi mengatakan pemerintah daerah akan menunggu instruksi pusat kebijakan perubahan status pandemi menjadi endemi. 

“Terkait dengan aturan dan regulasi yang ada, pastinya daerah mengikuti aturan dan regulasi dari pusat,” kata dia.

Baca Juga  Wagub Jihan Tinjau Perbaikan Jalan Pringsewu–Pardasuka, Target Rigid Beton Maret 2026
Satgas Covid-19 Keluarkan 137 Izin Pernikahan Periode 15-19 September
Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandarlampung, Ahmad Nurizki, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/9). Foto: Netizenku.com

Tim Satgas Covid-19, lanjut Nurizki, tentunya akan menyusun prioritas percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi dari KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). 

“Kita pasti menyiapkan itu, tapi prinsipnya kita menunggu, supaya perekonomian kembali normal,” ujar dia.

Kadiskominfo Bandarlampung ini juga menyampaikan meskipun pemerintah pusat mengubah status pandemi menjadi endemi, pemerintah daerah tetap akan menggenjot capaian vaksinasi Covid-19.

“Kalau vaksinasi Covid-19 masih tetap berjalan lah karena terkait kondisi kesehatan kita. Secara keseluruhan vaksinasi kita sudah 95 persen,” kata dia. (Josua)

Berita Terkait

Kunjungan Tembus 27 Juta, Lampung Perkuat Sektor Pariwisata
Bupati Nanda Ajak Warga Taat Bayar Pajak PBB
3 Konstituen Dewan Pers di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama
Wagub Jihan Kunker ke Kemenkes, Dorong Layanan Kesehatan Lebih Merata
Gubernur Lampung Sambut Kolaborasi Desaku Maju dan Desa BRILiaN BRI, Dorong Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal
Limbah Dapur MBG Dikeluhkan Warga, Pemprov Lampung Perketat Pengawasan dan Siapkan Sanksi Tegas
Ghofur Usul Raperda untuk Kepastian Hukum Pengrajin Tanah Liat
MBG Belum Maksimal Gerakkan Ekonomi Desa, DPRD Lampung Dorong Kemitraan SPPG dengan BUMDes

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 08:01 WIB

KONI Pusat Survei Venue Olahraga Dayung dan Ski Air PON 2032 Di Kabupaten Pringsewu 

Jumat, 17 April 2026 - 08:00 WIB

Polisi Serahkan 5 Pencuri Sapi ke Kejari Pringsewu, Siap Disidangkan

Rabu, 15 April 2026 - 12:03 WIB

Bupati Pringsewu Canangkan Desa Cantik

Selasa, 14 April 2026 - 20:43 WIB

Bupati Pringsewu Buka Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan Sicantiks

Selasa, 14 April 2026 - 20:42 WIB

Pemkab Pringsewu Dukung Ranperda Fasilitasi Pesantren

Senin, 13 April 2026 - 19:18 WIB

Empat Pelaku Curanmor Beraksi di Pringsewu, Dua Kabur

Kamis, 9 April 2026 - 08:11 WIB

Dari Kondusif hingga Chaos, Ini Skenario Latihan Pengamanan Polres Pringsewu

Rabu, 8 April 2026 - 20:25 WIB

PWI Pringsewu Pererat Solidaritas Lewat Halalbihalal Idulfitri 1447 H

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

Kunjungan TU Delft, Tubaba Kian Dilirik Dunia

Rabu, 22 Apr 2026 - 12:22 WIB

Lampung

Bupati Nanda Ajak Warga Taat Bayar Pajak PBB

Rabu, 22 Apr 2026 - 09:41 WIB

Tulang Bawang Barat

Proyek RSUD Tubaba Rp128 M Diduga Minim Transparansi

Rabu, 22 Apr 2026 - 09:33 WIB

E-Paper

Lentera Swara Lampung | 156 | Rabu, 22 April 2026

Rabu, 22 Apr 2026 - 01:00 WIB