Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus berorientasi pada hasil nyata (outcome). Program tersebut tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial atau formalitas belaka.
Lampung (Netizenku.com): Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Pleno Pelaksanaan Program Kerja TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Menurut Jihan, keberhasilan program TPAKD Lampung diukur dari dampaknya langsung ke masyarakat. Indikator utamanya adalah penurunan angka kemiskinan, pelaku UMKM yang naik kelas, serta berkurangnya angka pengangguran terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Fokus utama TPAKD adalah pada outcome. Jangan hanya melaksanakan program sebagai seremonial, tetapi benar-benar berpatokan pada hasil yang ingin dicapai untuk masyarakat,” ujar Jihan.
Rapat pleno ini diselenggarakan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung, dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Forum strategis ini bertujuan mengevaluasi program, menetapkan target, serta memperluas literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung.
Jihan menekankan pentingnya percepatan akses keuangan hingga ke pelosok daerah. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung mencapai 80,51 persen, sedangkan literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.
Melalui akses pelayanan keuangan yang lebih luas, TPAKD diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sinergi ini juga ditargetkan dapat mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung.
Berdasarkan laporan Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, TPAKD telah menggelar 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026. Kegiatan ini menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.
Selain itu, ada 25 kegiatan business matching yang 60 persennya difokuskan untuk UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum.
Otto menjelaskan, program TPAKD Lampung kini diselaraskan dengan program unggulan Pemprov Lampung, yaitu Desaku Maju yang dipadukan dengan Desa Perkasa. Kolaborasi ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat pada sektor pertanian, perkebunan, desa wisata, hingga industri kreatif.
Untuk tahun 2026, TPAKD menetapkan tiga program prioritas utama yaitu Agrifuture Lampung untuk mendorong minat generasi muda bergerak di sektor pertanian, Hilirisasi Kakao yang bisa meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan di Kabupaten Pesawaran serta (Siger Preneur Lampung) program pemberdayaan untuk mencetak wirausaha muda baru.
Di akhir arahannya, Jihan Nurlela meminta penguatan program strategis lain terus dipacu. Mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, hingga perluasan pembiayaan sektor peternakan dan perhutanan sosial. (*)
