Universitas Teknokrat Dinilai Tergesa-Gesa Sanksi Mahasiswa

Redaksi

Senin, 19 April 2021 - 19:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Konferensi pers LBH Bandarlampung tentang pendampingan hukum terhadap mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang disanksi DO dan Skorsing, Senin (19/4). Foto: Netizenku.com

Konferensi pers LBH Bandarlampung tentang pendampingan hukum terhadap mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang disanksi DO dan Skorsing, Senin (19/4). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandarlampung memberikan pendampingan hukum kepada 9 mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) Lampung.

Pihak kampus menjatuhkan sanksi Drop Out (DO) atau dikeluarkan dari kampus terhadap Vernanda Ade Vamula Angkatan 2017, Ulil Absor Abdalla angkatan 2017, dan Agung Fernando Habeahan Angkatan 2017.

Sementara 6 mahasiswa lainnya dikenakan sanksi skorsing yaitu Iqbal Surya Putra Angkatan 2017 sanski scorsing dua semester, Ahmad Mu\’fatus Sifa\’i Angkatan 2017 skorsing dua semester, Abdulah Azam Angkatan 2018 skorsing dua semester, Handri Kusuma Angkatan 2018 skorsingdua semester, Afran Rasyid Angkatan 2019 skorsing satu semester, Rahmad Wijaya Angkatan 2019 skorsing dua semester.

Mereka memberikan pengaduan kepada LBH Bandarlampung sejak 26 Maret 2021 lalu terkait SK yang dikeluarkan pihak Rektorat UTI dan pada 31 Maret 2021 mahasiswa memberikan kuasa kepada LBH Bandarlampung.

\”Sementara masih enam mahasiswa yang kuasa LBH Bandarlampung,\” kata Indra Suma selaku Kepala Divisi Ekonomi Sosial Budaya, LBH Bandarlampung, Senin (19/4).

Indra mengatakan secara prinsip hak atas pendidikan adalah hak yang dijamin oleh undang-undang dan negara. UTI sebagai instansi penyelenggara pendidikan tinggi swasta juga harus tunduk dan patuh terhadap proses pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia.

Baca Juga  Gubernur Wajib Evaluasi Penanganan Covid-19 di Lampung

Proses DO dan skorsing yang dilakukan UTI, menurut dia, didasarkan pada sebuah aturan yang memang dibuat untuk melakukan upaya DO kepada tiga mahasiswa.

\”Universitas Teknokrat Indonesia memiliki sebuah itikad buruk terhadap menciptakan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia. Proses DO dan skorsing dilakukan tergesa-gesa dan melihat kondisi hari ini, seolah-olah ini diada-adakan,\” ujar Indra.

Seharusnya, lanjut dia, UTI lebih kepada penyelenggaraan yang menunjang kebutuhan mahasiswa, pendidikan mahasiswa, dan kegiatan-kegiatan ekstra yang dilakukan mahasiswa.

\”Tapi faktanya aktifitas yang dilakukan oleh Himpunana Mahasiswa (Hima) Teknik Sipil Universitas Teknokrat Indonesia dihadiahkan DO dan skorsing. Kita mengecam keras terhadap tindakan Universitas Teknokrat Indonesia,\” kata Indra.

Kepala Divisi Advokasi LBH Bandarlampung, Kodri Ubaidillah, mengatakan pada Jumat 16 April 2021 LBH mengirimkan surat kepada Rektor UTI Dr HM Nasrullah Yusuf SE MBA terkait somasi dan permintaan klarifikasi.

Baca Juga  UIN Sabet Medali di Kejuaran Pencak Silat Tingkat Asean

\”SK yang dikeluarkan oleh pihak Rektorat UTI memiliki pertimbangan yang sama terhadap kesembilan mahasiswa, baik skorsing maupun DO,\” kata Kodri.

Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan mahasiswa kepada LBH Bandarlampung, Kodri menjelaskan sanksi DO dan skorsing terkait kebebasan mereka sebagai insan akademis yang melakukan kegiatan kampus untuk menunjang akademis Hima Teknik Sipil.

Mahasiswa yang diadvokasi merupakan angkatan pertama Program Studi S1 Teknik Sipil di tahun 2017.

\”Pada 2018 kawan-kawan ini memperjuangkan untuk meminta Sekretariat Hima Jurusan ke pihak kampus namun belum ditanggapi,\” ujar Kodri.

Dalam prosesnya, singkat Kodri, kesembilan mahasiswa yang merupakan pengurus Hima Teknik Sipil UTI mendapatkan bantuan dari pihak kantin untuk memanfaatkan sebidang tanah sebagai Sekretariat Hima Teknik Sipil.

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UTI, Auliya Rahman Isnain, mengatakan mahasiwa tersebut bukan mengatasnamakan himpunan mahasiswa atau UTI.

\”Namun mereka memang individu, tidak mengatasnamakan organisasi kemahasiswaan kampus. Kebetulan mereka sering kumpul dan mereka mahasiswa kita,” kata Auliya pada Kamis (15/4) lalu seperti dikutip dari Radar Lampung.

Hal ini terkait berdirinya sebuah tempat yang disebut sebagai Sekretariat Himpunan Jurusan yang berada di luar daerah kampus UTI.

Baca Juga  Pemilihan Ormawa UIN Lampung Diulang, Intervensi Birokrasi Dinilai Cederai Demokrasi Kampus

\”Padahal, kampus jelas telah memiliki gelanggang mahasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh Hima, UKM dan organisasi kampus lainnya,\” ujar dia.

Salah satu mahasiswa yang dikenai sanksi mengatakan organisasi mereka diakui oleh pihak kampus dan mereka pernah dilantik serta memiliki SK, bahkan Wakil Dekan III sebelumnya, Rohman turut hadir pada 2018.

\”Kami memiliki AD/ART dan hasil Mubes kami pun ada semua,\” kata dia.

Satu hal yang paling disesalkan dirinya adalah ketika pihak kampus menuding mereka melakukan gerakan radikalisme.

\”Itu yang kami tidak tahu, kami sempat mempertanyakan itu, dan ingin mengajak mediasi juga, letak kesalahan kami ini dimana sampai kami disanksi seperti ini,\” tutup dia. (Josua)

Berita Terkait

Tingkatkan Pelayanan, SMK SMTI Bandar Lampung Gelar Pelatihan Pelayanan Prima
Perpustakaan Modern Kota Bandarlampung Minim Konsep? 
OJK-Komisi XI DPR RI Berikan Penyuluhan Waspada Pinjol Ilegal
SMK SMTI Bandarlampung Sekolah Rujukan Pembangunan Zona Integritas bagi MAN 1 Tanggamus dan MTsN 2 Pesawaran
Waspada Kental Manis, Edukasi Gizi Jadi Kunci Lawan Stunting
SMK SMTI Bandar Lampung Gelar Pelatihan Produksi Homecare untuk Siswa SMP/MTs
Elitisme dalam Keterwakilan Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2024
GMNI Lampung Ajak Gen Z Partisipasi dalam Pengawasan Pilkada

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 19:59 WIB

Ini Tips Perlindungan Data Pribadi Ala OJK Lampung

Jumat, 19 Juli 2024 - 16:04 WIB

Sambut Siswa Baru, SMK SMTI Bandar Lampung Gelar MADABINTAL

Kamis, 18 Juli 2024 - 19:37 WIB

Jurusan IPA, IPS dan Bahasa Dihapus dari SMA

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:01 WIB

Pj Gubernur Lampung Harapkan Sistem Zonasi Jadikan Sekolah Unggul

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:13 WIB

Target PAD UPTD BPK2LP Naik Mencapai 140 Juta

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:29 WIB

Hingga Triwulan Kedua, UPTD BPK2LP Layani 3869 Hewan

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:11 WIB

Pj Gubernur Lampung Ajak PMII Bersinergi Bangun Lampung

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:02 WIB

Pemprov Bakal Gelar Upacara Peringatan Kemerdekaan ke 79 di Kota Baru

Berita Terbaru

Anggota KPU Lampung, Agus Riyanto. (Foto: Antara)

Politik

6,5 Juta Masyarakat Lampung Telah Dicoklit

Jumat, 19 Jul 2024 - 20:08 WIB

Ist/NK

Lainnya

32 Provinsi Dipastikan Ikuti Porwanas XIV Kalsel

Jumat, 19 Jul 2024 - 20:05 WIB

OJK Lampung gelar pertemuan bersama warga Kelurahan Gunung Sari dan Kelurahan Kampung Tempel, korban penyahgunaan data pribadi. (Ist/NK)

Bandarlampung

Ini Tips Perlindungan Data Pribadi Ala OJK Lampung

Jumat, 19 Jul 2024 - 19:59 WIB

Penulis: Leni Marlina

Kolom

Pesta Perceraian Etiskah?

Jumat, 19 Jul 2024 - 19:46 WIB