Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu dalam memperoleh rumah layak huni.
Upaya tersebut dengan meluncurkan program Nuwo SIP (Sehat Indah Produktif) mulai tahun 2024 yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Peningkatan dan penanganan rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni ini juga membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui program bedah rumah yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program bedah rumah dari Pemprov Lampung melalui program Bantuan Stimulan Mahan Swadaya (BSMS), dan bantuan bedah rumah Aspirasi DPR RI, serta program bedah rumah dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tubaba.
Kepala Dinas Perkimta Tubaba Ir. Rizal Irawan, ST.,MT mengungkapkan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Tubaba yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga awal 2024 tercapat mencapai 3682 rumah. Penanganan jumlah RTLH ini tidak akan dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah tanpa dukungan dari semua pihak baik pusat, provinsi, dan lembaga lainnya.
“Tahun ini saja, melalui dana APBD tahun 2024 Pemkab baru bisa mengalokasikan anggaran bedah rumah Nuwo SIP untuk 20 unit RTLH,” kata dia kepada Netizenku.com didampingi Ali Zainal selalu Kabid Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di kantor Disperkimta Tubaba, Panaragan, Kamis (28/3/2024).
Dia melanjutkan, diharapkan dengan program Nuwo SIP ini dapat bersinergi dengan program yang dijalankan Pemerintah Pusat dan provinsi dalam upaya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tubaba.
“Dalam meningkatkan kondisi rumah masyakarat Tubaba, selain mengandalkan dana APBD, kami juga mengajukan program bedah rumah ke Pemerintah Pusat, Pemprov Lampung, melalui Aspirasi DPR RI, dan Baznas Tubaba. Sehingga harapannya dalam satu tahun ada puluhan bahkan sampai ratusan RTLH di Tubaba yang menjadi layak huni,” ulasnya.
Terkait program Nuwo SIP, lanjut Rizal Irawan, masyarakat penerima program perbaikan rumah ini nantinya akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp20 juta/rumah yang dialokasikan dengan komposisi 75 persen bantuan stimulan berupa material bangunan, 10 persen untuk bantuan stimulan berupa upah, dan 15 persen bantuan stimulan untuk peningkatan produktifitas dari pemilik rumah tidak layak huni.
“Kelebihan dari program Nuwo SIP dari program bedah rumah lainnya adalah dalam program Nuwo SIP ini terdapat nilai tambah yakni selain bantuan stimulan untuk perbaikan rumah juga terdapat stimulan untuk mengungkit produktivitas bagi pemilik RTLH itu sendiri. Sehingga diharapkan para penerima program ini pada masa yang akan datang tidak bergantung lagi dengan bantuan pemerintah khususnya untuk perbaikan rumah,” terangnya.
Menurutnya, dalam merealisasikan program ini, Pemkab Tubaba membentuk kader-kader di setiap tiyuh dan kecamatan yang akan menjadi fasilitator dalam rangka melakukan fasilitasi dan advokasi terhadap penanganan rumah tidak layak huni di wilayahnya masing-masing.
“Kader ini mempunyai andil dalam menginput data dan memberikan informasi serta memberikan saran dan kritik mengenai rumah tidak layak huni ditempatnya masing-masing. Data ini kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Disperkimta dalam rangka penanganan RTLH di Tubaba,” kata dia sembari menjelaskan pembentukan kader ini adalah implementasi dari Gerakan LIMAS (Gerakan Peduli Rumah Sesama), sebagai langkah pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat untuk kembali menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan mengedepankan serta menggalakkan kembali rasa kebersamaan dan kegotongroyongan ditengah masyarakat.
Rizal Irawan menargetkan program Nuwo SIP tahun 2024 akan mulai digulirkan sekitar bulan Maret mendatang,” Kita targetkan program ini mulai berjalan pada Maret mendatang, yang pasti setelah selesai melakukan verifikasi dan validasi para calon penerima. Sehingga yang menerima bantuan ini memang masyarakat yang sudah siap membangun dan berhak menerimanya,” pungkasnya. (Arie)
